SATUJABAR, JENEWA – Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menawarkan model transformasi digital Indonesia yang mengedepankan keseimbangan antara konektivitas, pertumbuhan ekonomi digital, dan pelindungan masyarakat dalam Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) World Summit on the Information Society (WSIS) Forum 2026 : Leaders SummitX. Menurutnya, transformasi digital harus dibangun di atas tiga pilar utama, yakni Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga, agar kemajuan teknologi tidak hanya mempercepat pembangunan, tetapi juga melindungi masyarakat.
Di hadapan para pemimpin, regulator, dan pemangku kepentingan digital dari berbagai negara, Meutya Hafid menegaskan pengalaman Indonesia menunjukkan transformasi digital tidak dapat hanya diukur dari jumlah pengguna internet atau besarnya ekonomi digital. Hal yang lebih penting adalah bagaimana teknologi mampu menciptakan ruang digital yang aman, inklusif, dan terpercaya.
Pilar Terhubung menjadi fondasi utama melalui pemerataan akses digital di seluruh Indonesia. Pemerintah terus memperkuat infrastruktur dengan menghadirkan Satelit SATRIA-1 yang kini menghubungkan lebih dari 31.000 fasilitas layanan publik, serta memperluas layanan broadband melalui penyediaan spektrum frekuensi untuk jaringan 5G hingga menjangkau wilayah di lebih dari 17.000 pulau.
“Di bawah pilar Terhubung, kami percaya akses digital adalah hak dasar setiap warga negara. Tidak boleh ada masyarakat yang tertinggal hanya karena keterbatasan konektivitas,” ujar Meutya, Kamis (09/07/2026) melalui keterangan resminya.
Namun, Meutya mengingatkan bahwa konektivitas tanpa pelindungan berpotensi melahirkan risiko baru, terutama bagi anak-anak. Karena itu, Indonesia menempatkan Terjaga sebagai pilar yang memastikan kemajuan teknologi tetap berpusat pada keselamatan manusia.
Sebagai implementasi pilar tersebut, pemerintah telah memberlakukan regulasi pelindungan anak di ruang digital yang mewajibkan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) berisiko tinggi menerapkan pembatasan usia secara ketat. Melalui kebijakan ini, anak di bawah usia 16 tahun tidak lagi diperbolehkan membuka akun digital secara mandiri.
Meutya mengungkapkan bahwa dalam bulan-bulan awal penerapan kebijakan tersebut, lebih dari 5 juta akun anak telah ditutup atau dinonaktifkan setelah platform melakukan penyesuaian terhadap ketentuan baru. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memastikan ruang digital yang lebih aman sekaligus mendorong platform menjalankan tanggung jawabnya dalam melindungi anak.
“Keselamatan anak tidak boleh hanya bergantung pada kebijakan sukarela platform. Negara harus hadir menetapkan standar yang jelas, sementara platform wajib menjalankannya secara konsisten,” tegasnya.
Selain memperkuat pelindungan anak, pemerintah juga terus mendorong transparansi dan akuntabilitas platform digital agar tata kelola ruang digital semakin dipercaya publik. Menurut Meutya, kepercayaan masyarakat merupakan modal utama bagi pertumbuhan ekonomi digital yang berkelanjutan.
Melalui pilar Tumbuh, Indonesia memanfaatkan bonus demografi sebagai kekuatan utama dalam membangun ekonomi digital. Sebanyak 68 persen penduduk Indonesia berada pada usia produktif. Indonesia juga tercatat masuk dalam 10 besar dunia untuk minat terhadap AI generatif, sementara lebih dari 70 persen organisasi telah mengadopsi teknologi kecerdasan artifisial dalam berbagai aktivitasnya.
Untuk memastikan perkembangan AI berlangsung secara etis dan bertanggung jawab, pemerintah tengah menyelesaikan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola AI yang akan menjadi dasar Peta Jalan AI Nasional. Regulasi tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum bagi inovasi dan investasi, sekaligus memastikan pemanfaatan AI tetap selaras dengan nilai-nilai Indonesia dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Tujuan kami bukan hanya menciptakan pengguna AI. Kami ingin melahirkan inovator, pencipta, dan pemimpin AI yang bertanggung jawab. Indonesia ingin menjadi bagian dari pembentuk masa depan digital dunia, bukan sekadar menjadi pasar teknologi,” pungkas Meutya.
