SATUJABAR, BANDUNG – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong upaya mitigasi banjir rob di pesisir Kabupaten Subang melalui pemanfaatan teknologi penginderaan jauh berbasis Interferometric Synthetic Aperture Radar (InSAR). Teknologi ini memungkinkan pemantauan penurunan muka tanah secara akurat sehingga dapat menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan pesisir yang lebih tepat sasaran.
Hasil riset tersebut dipaparkan Pusat Riset Geoinformatika BRIN dalam Focus Group Discussion (FGD) bersama Pemerintah Kabupaten Subang pada Kamis (2/7). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya BRIN untuk memastikan hasil penelitian tidak berhenti sebagai temuan ilmiah, tetapi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang aplikatif bagi pemerintah daerah.
Kepala Pusat Riset Geoinformatika BRIN, M. Rokhis Khomarudin, menjelaskan bahwa teknologi InSAR mampu memantau deformasi permukaan tanah secara spasial, berkala, dan berketelitian tinggi pada wilayah yang luas.
“Pendekatan ini memungkinkan pemantauan deformasi permukaan tanah secara spasial, periodik, dan berketelitian tinggi pada wilayah yang luas,” ujarnya seperti dikabarkan Humas BRIN.
Dari hasil penelitian tersebut, kata Rokhis, BRIN menemukan bahwa kawasan pesisir Pantura Subang mengalami penurunan muka tanah dengan laju sekitar 1,2 hingga 2,8 cm/ tahun. Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang memperbesar risiko banjir rob selain kenaikan muka air laut akibat perubahan iklim.
Menurut Rokhis, keunggulan riset BRIN tidak hanya terletak pada kemampuan memetakan lokasi yang mengalami penurunan tanah, tetapi juga mengintegrasikan analisis bahaya, kerentanan, dan tingkat risiko. Dengan pendekatan tersebut, wilayah yang membutuhkan penanganan prioritas dapat diidentifikasi secara lebih akurat.
“Nilai tambah penelitian BRIN adalah mengintegrasikan analisis bahaya, kerentanan, dan risiko sehingga hasilnya dapat langsung dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” jelasnya.
Melalui FGD ini, BRIN mendorong pemerintah daerah memanfaatkan data geoinformatika sebagai dasar dalam merancang strategi mitigasi banjir rob yang lebih preventif. Berbagai langkah dapat disusun berdasarkan bukti ilmiah, mulai dari penguatan tanggul, peningkatan sistem drainase, rehabilitasi ekosistem mangrove, pengendalian pemanfaatan air tanah, hingga penyesuaian tata ruang wilayah pesisir. Pendekatan berbasis data tersebut diharapkan mampu mengubah pola penanganan banjir rob dari yang sebelumnya bersifat reaktif menjadi mitigasi jangka panjang yang lebih efektif dan berkelanjutan.
Selain itu, hasil penelitian BRIN dapat diintegrasikan dengan sistem informasi geospasial daerah sehingga mendukung proses perencanaan pembangunan yang lebih cepat, akurat, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan. Rokhis menegaskan bahwa persoalan banjir rob dan penurunan muka tanah merupakan tantangan yang kompleks sehingga memerlukan kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, peneliti, akademisi, dunia usaha, hingga masyarakat.
Sebagai lembaga riset nasional, BRIN menyatakan kesiapan mendukung pemerintah daerah melalui penyediaan data ilmiah, pengembangan sistem pemantauan berbasis penginderaan jauh, pembaruan data secara berkala, serta pendampingan dalam penyusunan kebijakan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.
“BRIN meyakini bahwa data adalah fondasi kebijakan yang baik. Oleh karena itu, pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, geoinformatika, dan kecerdasan artifisial harus menjadi bagian dari sistem pengambilan keputusan pemerintah daerah,” kata Rokhis.
Dirinya berharap, hasil FGD menjadi awal kolaborasi jangka panjang dalam membangun sistem pemantauan penurunan muka tanah dan banjir rob yang terintegrasi. Dengan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), pemerintah daerah diharapkan memiliki landasan ilmiah yang kuat untuk melindungi masyarakat pesisir, mengurangi risiko bencana, dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim.
