SATUJABAR, JAKARTA – Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) Agita Nurfianti mendorong penguatan persiapan kesehatan dan edukasi jamaah haji Indonesia. Hal itu disampaikannya pada Rapat Kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, Senin (29/6) di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat.
Rapat ini untuk memperoleh informasi dan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1447 H/2026 M, meliputi aspek pembinaan, pelayanan, perlindungan jemaah, pengelolaan kuota, layanan kesehatan, transportasi, akomodasi, konsumsi, serta berbagai kendala dan upaya perbaikan yang dilakukan oleh Kemenhaj. Selain itu rapat ini juga untuk melaksanakan fungsi pengawasan Komite III DPD RI serta membangun sinergi dan kolaborasi program kerja antara Kemenhaj dengan Komite III DPD RI.
Dalam forum tersebut, Agita Nurfianti menyampaikan apresiasinya terhadap berbagai pembenahan yang dilakukan oleh Kemenhaj. Berdasarkan pengalaman pengawasan haji yang dilakukannya pada tahun sebelumnya, ia menilai adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam tata kelola penyelenggaraan ibadah haji.
“Saya sangat mengapresiasi Kementerian Haji dan Umrah. Dari pemaparan yang disampaikan Bapak Menteri, terlihat bahwa sudah banyak perbaikan yang dilakukan. Semoga ke depan kualitas pelayanan ini terus meningkat dan semakin baik,” ujar Agita melalui keterangan resmi.
Meski demikian, Agita menyoroti pentingnya penguatan persiapan kesehatan jamaah sebelum keberangkatan. Menurutnya, persoalan kesehatan masih menjadi tantangan yang terus berulang setiap tahun, di mana terdapat jamaah yang kondisi kesehatannya sudah kurang baik sebelum berangkat dan setibanya di tanah suci harus segera mendapatkan perawatan di rumah sakit.
Ia menilai perlunya langkah antisipatif yang lebih komprehensif, mulai dari pemeriksaan kesehatan yang lebih optimal, pemberian tambahan suplemen atau multivitamin sebelum keberangkatan, hingga edukasi terkait menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah.
“Bahkan untuk jamaah yang awalnya sehat, tidak sedikit yang mendadak jatuh sakit ketika tiba di sana. Artinya, perlu ada persiapan yang lebih matang, baik dari sisi fisik maupun pengetahuan kesehatan,” jelasnya.
Selain aspek kesehatan, Agita juga menekankan pentingnya peningkatan edukasi teknis bagi jamaah, khususnya terkait penggunaan fasilitas umum dan peralatan yang akan ditemui selama perjalanan maupun di tempat menginap.
Menurutnya, masih banyak jamaah, terutama yang berasal dari daerah, yang belum terbiasa menggunakan berbagai fasilitas modern seperti di pesawat, hotel, maupun area publik lainnya. Minimnya pemahaman ini, kata Agita, dapat menimbulkan kendala yang sebenarnya bisa diantisipasi sejak awal melalui pembekalan yang lebih praktis.
Ia mencontohkan pengalaman yang ditemuinya di bandara saat mendapati jamaah yang baru kembali dari ibadah haji masih kesulitan menggunakan fasilitas toilet modern hingga menyebabkan gangguan bagi pengguna lainnya.
“Hal-hal kecil seperti ini sering dianggap sepele, padahal dampaknya cukup besar. Karena itu, informasi dan simulasi penggunaan fasilitas perlu diberikan sejak sebelum keberangkatan agar jamaah lebih siap dan mandiri,” ungkapnya.
Agita berharap seluruh masukan yang disampaikan dapat menjadi perhatian dalam penyempurnaan kebijakan penyelenggaraan ibadah haji ke depan, sehingga pelayanan kepada jamaah Indonesia semakin berkualitas, aman, nyaman, dan manusiawi.
Sebelumnya, Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf dalam pemaparannya pada pertemuan tersebut menyampaikan, pihaknya sudah berupaya untuk mengharuskan para jemaah mengikuti pemeriksaan istitha’ah kesehatan sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk memastikan kesiapan fisik dan kesehatan jemaah dalam melaksanakan ibadah haji.
“Pemeriksaan ini berfungsi sebagai screening awal guna menilai kemampuan kesehatan jemaah sesuai ketentuan istitha’ah kesehatan, sehingga hanya jemaah yang memenuhi persyaratan kesehatan yang dapat melanjutkan proses pelunasan dan diberangkatkan ke Tanah Suci. Kebijakan ini merupakan langkah preventif untuk meminimalkan risiko gangguan kesehatan, kesakitan, maupun angka kematian Jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelayanan kesehatan Jemaah Indonesia di tanah suci dilaksanakan melalui pos kesehatan sektor, Klinik Kesehatan Haji Indonesia (KKHI), dan rumah sakit Arab Saudi. Hingga 27 Juni 2026, data menunjukkan yang menjalani rawat jalan sebanyak 196.480 jemaah, dirujuk ke KKHI 940 jemaah, dan dirujuk ke RS Arab Saudi 1.984 jemaah. Jumlah jemaah yang masih menjalani perawatan sebanyak 89 orang, terdiri dari 51 jemaah dirawat di RSAS Madinah, 30 jemaah di RSAS Makkah, dan 8 jemaah di RSAS Jeddah.
