Kementerian PKP bersama BP Tapera juga menegaskan komitmen untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat Papua.
SATUJABAR, SORONG – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI menghadiri kegiatan Inspiratif Hunian untuk Rakyat Papua sebagai wujud penguatan kolaborasi dalam penyediaan rumah subsidi bagi masyarakat di wilayah Papua. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera), serta pengusaha muda Papua dalam mendorong percepatan akses hunian layak dan terjangkau, Minggu (26/4/2026).
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan rumah subsidi di Papua memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal.
“Kita ingin memastikan masyarakat Papua memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. Ini tidak bisa hanya dikerjakan pemerintah, tetapi harus melibatkan semua pihak, termasuk pengusaha muda Papua sebagai motor penggerak ekonomi daerah,” ujar Menteri Ara dikutip laman Kementerian PKP.
Menurutnya, keterlibatan pengusaha muda Papua menjadi kunci penting dalam mempercepat pembangunan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita dorong pengusaha muda Papua tidak hanya menjadi penonton, tetapi ikut menjadi pelaku utama dalam pembangunan perumahan di daerahnya sendiri,” tambahnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kementerian PKP bersama BP Tapera juga menegaskan komitmen untuk memperluas akses pembiayaan rumah subsidi melalui skema yang lebih inklusif dan adaptif terhadap kondisi masyarakat Papua.
Menteri Ara menjelaskan bahwa pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mempermudah masyarakat dalam memiliki rumah, termasuk melalui dukungan pembiayaan jangka panjang dan subsidi.
“Kita ingin masyarakat Papua bisa memiliki rumah dengan skema yang ringan, terjangkau, dan berkelanjutan. Ini bagian dari upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Sebagai bentuk konkret dukungan tersebut, pemerintah telah menyiapkan kuota rumah subsidi untuk wilayah Papua pada tahun 2026 sebanyak 3.000 unit yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah diskusi dan pertukaran gagasan antara pemerintah dan pelaku usaha terkait tantangan serta peluang pembangunan perumahan di Papua, mulai dari aspek pembiayaan, ketersediaan lahan, hingga pembangunan infrastruktur pendukung.
Para pengusaha muda Papua yang hadir menyampaikan komitmennya untuk mendukung program perumahan nasional melalui pembangunan hunian subsidi yang berkualitas dan sesuai kebutuhan masyarakat lokal.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan penyediaan hunian subsidi di Papua dapat berjalan lebih cepat, tepat sasaran, dan memberikan dampak ekonomi yang luas, baik bagi masyarakat sebagai penerima manfaat maupun bagi pelaku usaha lokal.
Kementerian PKP menegaskan komitmennya untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor dalam rangka mempercepat penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk di wilayah Papua.
