Ke depan, BGN akan mengembangkan sistem integrasi berbasis Application Programming Interface (API) yang memungkinkan penggabungan data dari berbagai kementerian dalam satu platform.
SATUJABAR, JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) membuka akses pengecekan data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sekaligus menyiapkan integrasi data nasional berbasis sistem terpadu untuk meningkatkan akurasi dan transparansi program.
Wakil Kepala BGN Sony Sonjaya mengatakan BGN berperan sebagai pengguna data yang mengintegrasikan berbagai sumber data dari kementerian/lembaga tanpa mengambil alih kewenangan masing-masing.
“BGN adalah pengguna data. Kami membutuhkan data yang terintegrasi agar seluruh kementerian memiliki acuan yang sama,” ujarnya di Jakarta, Rabu (23/4).
Data penerima manfaat MBG saat ini berasal dari sejumlah wali data, yakni Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk peserta didik, Kementerian Agama Republik Indonesia untuk madrasah dan pesantren, serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Sebagai langkah percepatan validasi, BGN membuka laman validasidata.bgn.go.id yang dapat diakses oleh pemerintah daerah, sekolah, hingga posyandu untuk memastikan data penerima manfaat telah tercatat.
“Silakan dicek apakah wilayah atau sekolah sudah terdata. Ini langkah awal percepatan validasi,” kata Sony.
Ke depan, BGN akan mengembangkan sistem integrasi berbasis Application Programming Interface (API) yang memungkinkan penggabungan data dari berbagai kementerian dalam satu platform.
Sistem ini akan memungkinkan akses data secara real-time oleh pemerintah pusat hingga daerah, termasuk untuk memantau jumlah penerima manfaat, cakupan layanan, serta wilayah yang belum terjangkau.
Dengan integrasi tersebut, BGN menargetkan pelaksanaan MBG dapat berjalan lebih tepat sasaran, transparan, dan terukur dalam mendukung peningkatan gizi masyarakat.
Rapat koordinasi lintas kementerian ini juga dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Dr. K.H. Romo R. Muhammad Syafi’i, S.H., Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN RI Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, S.Sos., serta Direktur Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan dr. Maria Endang Sumiwi, MPH.
