SATUJABAR, JAKARTA – Pemerintah menegaskan bahwa keselamatan jemaah menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun ini, terutama di tengah dinamika konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak, dalam keterangannya kepada awak media pada Selasa (10/03/2026) di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.
“Pesan Presiden satu, fokus beliau adalah ingin memastikan keselamatan jemaah haji. Ini yang paling penting. Jadi, kita menyiapkan berbagai skenario dengan orientasi utama memastikan keselamatan warga negara Indonesia yang akan menunaikan ibadah haji pada bulan April,” jelasnya.
Dahnil menuturkan bahwa pemerintah tengah menyusun berbagai upaya dan skenario dalam penyelenggaraan haji yang dijadwalkan dimulai pada April mendatang. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah dalam merumuskan langkah-langkah tersebut.
“Apabila tidak ada perubahan skenario atau eskalasi konflik menurun dan hal itu menjamin keselamatan warga negara Indonesia yang berangkat haji, maka pada tanggal 22 April akan menjadi keberangkatan kloter pertama. Namun, arahan Presiden jelas, semua kondisi dan semua skenario harus disiapkan,” tandasnya.
Selain itu, pemerintah juga terus menjalin koordinasi intensif lintas kementerian untuk memastikan penyelenggaraan haji dapat berjalan dengan aman.
“Kami juga akan membahas berbagai skenario dengan DPR apabila konflik menunjukkan tanda-tanda yang dapat membahayakan jemaah haji kita,” tuturnya.
Dahnil menjelaskan, hingga saat ini pemerintah telah menyiapkan sejumlah skenario penyelenggaraan haji dengan tetap memprioritaskan keselamatan jemaah. Beberapa di antaranya meliputi pemilihan rute penerbangan yang lebih aman hingga opsi penundaan keberangkatan apabila kondisi dinilai berpotensi membahayakan jemaah.
“Misalnya jika situasi membahayakan keselamatan, maka skenario penundaan bisa saja muncul. Apabila keselamatan warga negara kita terancam, kami akan membicarakannya dengan DPR dan menyesuaikan dengan arahan Presiden,” sambungnya.
