SATUJABAR, BANDUNG – Dalam rangka peningkatan dan pemberdayaan koperasi, termasuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP)/Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) sebagai program prioritas nasional, Anggota Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat (Jabar) sekaligus Wakil Ketua III Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI Agita Nurfianti memimpin rapat untuk menyerap aspirasi masyarakat dan Pemerintah Daerah, Rabu (24/12), di Kantor DPD RI Jabar, Bandung.
Berbagai persoalan dan masukan dipaparkan dalam diskusi tersebut sebagai bahan untuk dibahas di tingkat nasional, guna mendapatkan soslusi terbaik.
Agita menyampaikan kegiatan tersebut dalam rangka pemantauan dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dan Peraturan Daerah (Perda) terkait pemberdayaan koperasi. Tujuannya untuk menginventarisasi secara langsung persoalan regulasi dan operasional koperasi di lapangan. Ia menegaskan, seluruh masukan akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi DPD RI guna mendorong harmonisasi regulasi pusat dan daerah agar koperasi benar-benar berfungsi sebagai pilar ekonomi kerakyatan.
“Banyak koperasi sudah dibentuk hampir di seluruh desa dan kelurahan, tetapi masih terhambat oleh regulasi yang tumpang tindih, akses permodalan yang tidak jelas, serta kemitraan dengan BUMN yang belum berjalan efektif. Ini yang perlu kita benahi bersama,” ujar Agita melalui keterangan resmi yang diterima Satujabar.com.
Disampaikan pada pertemuan tersebut, salah satu permasalahan di Kota Bandung, euforia pembentukan koperasi sempat dipicu informasi keliru mengenai gaji besar pengurus, yang berujung pada struktur organisasi gemuk dan tidak efisien.. Selain itu, berbagai aset koperasi kerap mandek akibat kendala birokrasi dan perizinan,
Zumhan dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bandung melaporkan, sekitar 99 persen koperasi di 280 desa dan kelurahan telah terbentuk dengan dukungan pemerintah daerah, termasuk pembiayaan Akta Hukum (AHU) dari APBD dan pembentukan satuan tugas pendamping. Namun demikian, ia menyoroti tiga tantangan utama, yakni kesulitan permodalan, kendala lahan, serta kegagalan kemitraan dengan BUMN yang mensyaratkan pembayaran di muka (cash before delivery), sementara ketersediaan barang subsidi sering kosong. Ia juga menekankan belum adanya petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari regulasi pusat, yang menyebabkan kebingungan di daerah.
Masukan juga disampaikan oleh Ketua KDMP Pakutandang Kabupaten Bandung Feri Ferdian. Ia menilai pembentukan koperasi ini dilakukan tergesa-gesa yang diikuti kebijakan yang bertabrakan. Feri menyoroti kekurangsiapan BUMN dalam menyediakan komoditas subsidi, seperti beras, minyak goreng, dan gas elpiji, sehingga koperasi kesulitan menjalankan usaha secara berkelanjutan. Meski demikian, ia menyampaikan, koperasinya mampu bertahan melalui digitalisasi, kolaborasi lokal, dan sinergi dengan pemerintah desa.
Kepala Desa Cangkuang Wetan Kabupaten Bandung Asep Kusmiadi mengonfirmasi adanya pergantian pengurus koperasi karena tidak efektif. Ia menyoroti kesulitan menembus rantai pasok program Makan Bergizi Gratis MBG yang dikuasai oleh oknum tertentu. Namun, ia berbagi inovasi di mana BUMDES-nya mengelola sampah MBG menjadi maggot untuk pakan ayam.
Lurah Sukaluyu Kota Bandung Ami Rahmiani menyampaikan beberapa tantangan seperti adanya beberapa anggota koperasi yang mengundurkan diri dikarenakan kurangnya pengetahuan di bidang koperasi serta batalnya janji pinjaman modal dari bank. Salah satu keberhasilannya adalah menjadi supplier MBG. Saat ini dibutuhkan kerja sama yang lebih luas dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan.
Ketua KKMP Sukaluyu Kota Bandung Dodi Cahyadi berbagi kisah bahwa kunci keberhasilan terletak pada figur ketua yang berjiwa sosial, proaktif mencari modal di luar pemerintah, dan berani bermitra dengan swasta. Ia menegaskan, bisnis adalah kepercayaan. Ketika ada pihak BUMN tidak bisa dipercaya, koperasi harus mencari mitra swasta yang lebih fleksibel. Dengan modal awal pribadi dan niat tulus, omzetnya kini mencapai setengah miliar.
Sementara itu Farida Andayani dan Harry Faisal dari KKMP Dago Kota Bandung menyampaikan minimnya dukungan pemerintah setempat, sehingga sinergi anggaran dan regulasi di tingkat lokal belum berpihak pada penguatan modal koperasi. Sebagai contoh, koperasi seringkali diposisikan dalam situasi sulit dimana akses permodalan justru dibebankan pada jaminan dana kelurahan/desa yang secara regulasi sangat terbatas dan berisiko tinggi secara administratif.
Menutup diskusi, Agita Nurfianti menegaskan komitmen DPD RI untuk mengawal aspirasi para pelaku koperasi, khususnya terkait harmonisasi regulasi, evaluasi peran BUMN dalam rantai pasok koperasi, serta perlunya perlindungan pasar dan kemudahan akses usaha bagi koperasi desa dan kelurahan. Ia menilai bahwa keberhasilan koperasi tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan dari atas, tetapi membutuhkan kejelasan regulasi, kepastian kemitraan, dan penguatan kapasitas SDM di tingkat akar rumput.
Diskusi ini menyimpulkan bahwa meskipun Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi lokal, berbagai persoalan struktural masih menjadi hambatan serius. Oleh karena itu, diperlukan langkah nyata dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan pelaku koperasi agar koperasi tidak sekadar menjadi program formal, tetapi benar-benar tumbuh sebagai kekuatan ekonomi rakyat yang mandiri dan berkelanjutan.
