SATUJABAR, BANDUNG–Badan Gizi Nasional (BGN) menyuntikan dana sebesar Rp.50 triliun buat program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat memastikan, suntikan dana menjadi penggerak ekonomi kerakyatan dalam pemenuhan MBG.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat, Herman Suryatman, telah mendapatkan intruksi dari Gubernur, Dedi Mulyadi, terkait suntikan dana Rp.50 triliun dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jawa Barat. Suntikan dana harus menjadi motor penggerak ekonomi kerakyatan di Jawa Barat.
Menurut Herman, Gubernur mengintruksikan pengelolaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tidak hanya fokus pada penyediaan makanan. Namun juga memperkuat siklus ekonomi kerakyatan.
“Pak Gubenur minta semua SPPG bisa mendorong siklus ekonomi lokal dan berdampak terhadap ekosistem perekonomian daerah. Kami ingin memastikan uang Rp 50 triliun berputar di Jawa Barat, uang masuk bukan uang keluar. Bahan baku dan sebagainya buat pemenuhan program MBG, memanfaatkan yang ada di Jawa Barat, di lingkungan setempat,” ujar Herman, kepada wartawan, Rabu (01/10/2025).
Rekrutmen tenaga kerja, atau pengelola SPPG harus memprioritaskan masyarakat setempat. Program MBG diharapkan tidak sebatas memenuhi kebutuhan gizi siswa, namun juga bisa membuka lapangan kerja dan meningkatkan daya beli masyarakat.
Herman juga memastikan, penguatan terkait tata kelola dan standardisasi kualitas bahan baku hingga penyajian makanan melalui sertifikasi, saat ini sedang dipersiapkan. Sertifikasi diwajibkan agar kualitas barang, bahan makanan, dan kualitas pengelolaannya sesuai standar ditetapkan.
“Sertifikat terkait masalah tata kelola dan higienitas wajib dipenuhi SPPG. Potret yang bisa disimpulkan saat ini sangat terbatas karena belum banyak yang bersertifikat. Setelah memiliki sertifikat, harapannya kualitas barang masuk, bahan makanan, dan kualitas pengelolaan sesuai dengan standar yang diterapkan,” kata Herman.
Herman menegaskan, setiap makanan menu program MBG yang disiapkan SPPG wajib melalui uji kesehatan, sebelum dibagikan kepada para siswa penerimanya. Uji kesehatan untuk mencegah kasus keracunan para siswa tidak terjadi lagi di Jawa Barat.
“Masakan MBG yang sudah selesai tersaji sebelum didistribusikan, ada tes kesehatan dulu. Tes makanan harus dilakukan petugas kesehatan,” tegas Herman.
Sebelumnya, Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengatakan, dana Rp.50 triliun buat pemenuhan program MBG disiapkan, agar pelaksanaannya di Jawa Barat berjalan lancar. Suntikan dana sebagai kontribusi pusat tersebut, harus dimanfaatkan daerah dengan baik agar program MBG di daerah bisa berjalan maksimal.
“Seluruh kepala daerah di Jawa Barat telah dilibatkan dalam rapat koordinasi agar pelaksanaan MBG terintegrasi di semua Kabupaten dan Kota. Kami Badan Gizi Nasional akan mengirimkan uang ke Jawa Barat kurang lebih Rp.50 triliun dan dianggap bagian pendapatan asli daerah,” ujar Dadan.
Dadan menegaskan, kontribusi pemerintah pusat untuk daerah, dikelola di daerah. Dikelola pemerintah daerah, tapi seluruhnya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dari berjalannya program MBG.
