SATUJABAR, KULON PROGO – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menegaskan pentingnya memperkuat kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi potensi gempabumi dan tsunami di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pesan ini disampaikan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, saat membuka Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG) di Kulon Progo, Selasa (23/9).
Menurut Dwikorita, DIY, khususnya wilayah pesisir selatan, memiliki tingkat aktivitas seismik yang tinggi. Dalam kurun sepuluh tahun terakhir, tercatat 114 kejadian gempabumi dengan magnitudo di atas 5, dua kali gempabumi merusak, serta 44 guncangan yang dirasakan masyarakat. Bahkan, berdasarkan Peta Sumber dan Bahaya Gempa Indonesia (PUSGEN 2017), potensi gempabumi megathrust di selatan Jawa bisa mencapai magnitudo M8,8 yang berpotensi memicu tsunami besar.
“Ancaman ini nyata dan bisa terjadi tiba-tiba. Karena itu, kesiapsiagaan harus terus diperkuat. SLG ini adalah wujud kepedulian negara untuk melindungi keselamatan masyarakat dari bencana gempabumi dan tsunami,” ujar Dwikorita melalui siaran pers.
Dwikorita menambahkan, Kabupaten Kulon Progo menjadi wilayah strategis karena tidak hanya berada di kawasan rawan bencana, tetapi juga menjadi pintu gerbang wisata Yogyakarta dengan keberadaan Yogyakarta International Airport (YIA). YIA disebutnya sebagai satu-satunya bandara di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara atau mungkin di dunia, yang sejak awal dirancang khusus untuk menghadapi ancaman gempabumi megathrust dan tsunami.
“Keberadaan YIA adalah simbol kesiapsiagaan bencana. Dengan desain khusus tersebut, Kulon Progo memiliki peluang menjadi contoh daerah tangguh bencana. Ketangguhan inilah yang akan menjaga rasa aman masyarakat sekaligus meningkatkan kepercayaan wisatawan dan investor,” tegas Dwikorita.
Sebagai bentuk penguatan mitigasi, BMKG terus menggencarkan sejumlah program, di antaranya Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami, Masyarakat Siaga Tsunami, serta BMKG Goes To School. Hingga kini, enam desa di DIY telah diakui sebagai Masyarakat Siaga Tsunami, sementara program edukasi di sekolah telah menjangkau 166 sekolah dengan lebih dari 20 ribu peserta.
Program-program tersebut dirancang untuk menumbuhkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam merespons tanda bahaya serta memahami peringatan dini. Dwikorita menegaskan, implementasi 12 Indikator Tsunami Ready yang ditetapkan UNESCO-IOC, seperti pembangunan rambu evakuasi, peta bahaya tsunami, hingga rencana kontinjensi, harus segera diwujudkan di daerah-daerah pesisir.
“Jika indikator tersebut dipenuhi, target zero victim bukan mustahil tercapai. Kuncinya adalah sinergi pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dalam membangun kesiapsiagaan yang berkelanjutan,” ujarnya.
Dwikorita berharap SLG di Kulon Progo ini menjadi momentum untuk memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi bencana. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam meneruskan ilmu dan pengalaman yang diperoleh dari program ini.
“Bencana memang tidak bisa kita cegah, tetapi dampaknya bisa kita kurangi. Dengan kesiapsiagaan, kita tidak hanya menyelamatkan nyawa, tetapi juga memastikan pembangunan dan pariwisata tetap berkelanjutan,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Kulon Progo, Ahmad Ambar Purwoko, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Sekolah Lapang Gempabumi dan Tsunami (SLG) di Kulon Progo. Menurutnya, kegiatan ini merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana gempabumi dan tsunami.
