BANDUNG – Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga (PKTN), Moga Simatupang, melakukan pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (31/7/2025). Pertemuan tersebut membahas penguatan kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagai garda terdepan penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha.
Dalam diskusi tersebut, Dirjen PKTN menyoroti pentingnya menjadikan BPSK sebagai prioritas pelayanan publik dalam hal penyelesaian sengketa konsumen yang cepat, efisien, dan bebas biaya, sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
“Kita ingin BPSK menjadi lembaga yang benar-benar dipercaya dan diandalkan masyarakat. Penguatan dari sisi regulasi kelembagaan menjadi kunci agar BPSK dapat menjawab tantangan era digital dan perdagangan modern,” ujar Moga Simatupang melalui keterangan resmi.
Moga menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah sangat dibutuhkan demi mewujudkan sistem perlindungan konsumen yang inklusif dan berkeadilan, serta memastikan BPSK mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama di tengah maraknya transaksi digital.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Direktur Metrologi Sri Astuti, Direktur Pemberdayaan Konsumen Endang Mulyadi, Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Jabar H. Susmana, serta Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat Nining Yuliastiani.
Hadir pula Kabid Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Disperindag Prov. Jabar Erik W.P., dan Ketua Perhimpunan BPSK Provinsi Jawa Barat Wawan Gunawan, yang turut memberikan masukan terkait tantangan yang dihadapi BPSK di daerah.
Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam penguatan sistem penyelesaian sengketa konsumen di tingkat daerah, seiring dengan komitmen pemerintah pusat mendorong perlindungan konsumen sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
