KPPU bisa mengurai persoalan-persoalan kartel, monopoli, oligopoli, monopsoni, dan lain sebagainya
SATUJABAR, JAKARTA — Jagat perhajian di Tanah Air, geger. Pasalnya, Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji (BPH) Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan, pengelolaan haji ada kartelnya. Menurutnya, praktik kartel tersebut tidak hanya terjadi di luar negeri tapi juga di Tanah Air.
Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengatakan, Wakil Kepala BPH menyebutkan adanya dugaan kartel pada penyelenggaraan haji. Tetapi, sayangnya Dahnil tidak menyebutkan secara rinci dan detail kartel pada bagian mananya.
“Kemudian di aspek apa itu ya (kartelnya), karena kalau kita lihat itu ada banyak aspek dalam penyelenggaran ibadah haji, ada penerbangan, ada hotel, ada pemondokan di Masyair, ada kemudian transportasi dan seterusnya,” kata Mustolih.
Dikatakannya, bila memang Wakil Kepala BPH itu mengetahui adanya dugaan kartel, mestinya dilaporkan kepada pihak berwenang. Supaya segera diambil tindakan, sehingga akan lebih baik.
“Saya kira tidak perlu menunggu BPH efektif, karena sekarang BPH sudah punya kewenangan melakukan supervisi, kalau kita lihat perpres, karena itu saya kira dugaan (adanya kartel haji) itu perlu lengkap ya, didalami,” ujarnya.
Mustolih menegaskan, kalau memang sudah diketahui ada pelaku kartelnya, dan siapa yang menerima manfaatnya, maka ada penegakan hukum dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) bisa menangani. “Salah satu tugasnya KPPU itu mengurai persoalan-persoalan kartel, monopoli, oligopoli, monopsoni, dan lain sebagainya,” ucapnya.
Oleh karena itu, Komnas Haji menegaskan, supaya ini tidak menjadi wacana yang liar, maka perlu ditunjukkan pada bagian apa kartelnya. Karena sekarang sudah memasuki fase krusial puncak penyelenggaraan ibadah haji.
“Nah karena itu saya kira pertama siapa pelakunya, dan kartelnya di mana, yang ada peristiwa (kartel) tersebut,” ujar Mustolih.
Mustolih mengatakan, penyelenggaraan haji itu kompleks. Ada di dalam negeri, ada juga yang lebih banyak urusannya di luar negeri yakni di Arab Saudi. Komnas Haji khawatir statement Wakil Kepala BPH justru nanti kontraproduktif.
Kata dia, jika kemudian tidak bisa ditunjukkan siapa pelakunya (kartelnya), bagaimana modusnya, dan kemudian sejauh mana kerugiannya, maka artinya jangan sampai tadi, menjadi isu yang liar.
Menurutnya, isu yang liar bisa dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak ingin penyelenggaraan ibadah haji ini sukses. Jadi sekali lagi soal kartel haji itu perlu diperjelas oleh Wakil Kepala BPH. “Kalaupun misalnya ada (kartel) ayo kita sama-sama lakukan perbaikan,” kata Mustolih. (yul)
