JAKARTA – Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah menyiapkan langkah strategis untuk menekan potensi kejadian dan dampak kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah Indonesia. Langkah awal dilakukan melalui rapat koordinasi terpadu yang digelar secara hybrid antara kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi Riau di Graha BNPB, Jakarta, Rabu (16/4/2025).
Provinsi Riau menjadi prioritas utama penanganan Karhutla, mengingat daerah tersebut telah menetapkan status Siaga Darurat Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. Penetapan status ini memungkinkan pemerintah pusat memberikan dukungan langsung berupa personel, peralatan, dan pendanaan kepada pemerintah daerah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Dr. Suharyanto, S.Sos., M.M., yang memimpin rapat, menegaskan bahwa langkah antisipatif ini dilakukan menyusul prediksi musim kemarau yang diperkirakan akan terjadi mulai Juni mendatang.
“Puncak kemarau diprediksi mulai Juni. Maka dari itu, kita sudah mulai menggelar rapat koordinasi dan akan melaksanakan apel kesiapsiagaan di akhir April,” ujar Suharyanto, yang juga ditunjuk sebagai Penanggung Jawab Desk Koordinasi Penanganan Karhutla oleh Menko Polhukam.
Suharyanto menjelaskan, selain apel kesiapsiagaan untuk mengukur kesiapan personel dan peralatan di lapangan, pemerintah juga akan menggelar operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk mendukung pembasahan lahan gambut dan pengisian embung.
“Pertumbuhan awan hujan di Provinsi Riau masih terpantau pada April, sehingga OMC masih bisa dilaksanakan,” ujarnya. “Gubernur Riau sudah bersurat, dan saya telah perintahkan pelaksanaan OMC.”
Ia menambahkan, OMC sebelumnya telah terbukti efektif, seperti saat penanganan banjir di Jabodetabek pada Maret lalu. Dalam praktiknya, pelaksanaan OMC dilakukan secara bergiliran oleh pemerintah daerah pada siang hari dan diperkuat oleh BNPB pada malam hari, sehingga pengamanan bisa berlangsung 24 jam.
Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, BNPB juga akan menempatkan satu helikopter patroli dan tiga helikopter water bombing di wilayah Provinsi Riau untuk mendukung operasi penanggulangan Karhutla.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; Polri; Kementerian Komunikasi dan Informatika; Kejaksaan Agung; Pemerintah Provinsi Riau; serta pejabat tinggi BNPB.
Langkah terpadu ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk memastikan Karhutla dapat dicegah sejak dini, sehingga dampaknya terhadap masyarakat, lingkungan, dan perekonomian dapat ditekan seminimal mungkin.
