BANDUNG – Pemerintah terus mempercepat realisasi program Sekolah Rakyat yang ditargetkan dapat digunakan pada Tahun Ajaran 2025–2026. Sebanyak 53 Sekolah Rakyat ditargetkan rampung pada Juni 2025, sementara sisanya akan menyusul hingga akhir tahun.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo usai melakukan rapat koordinasi bersama Menteri Sosial (Mensos) Syaifullah Yusuf dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Kantor Kementerian PU, Jakarta, Senin (14/4).
Menteri Dody mengungkapkan bahwa Kementerian PU telah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian Sosial dan kementerian/lembaga terkait lainnya untuk mempercepat pembangunan sekolah tersebut.
“Kita sudah melakukan survei di daerah-daerah calon lokasi Sekolah Rakyat. Bersama Mensos, kami tengah merancang prototipe dan Detail Engineering Design (DED) untuk pembangunan tahap pertama yang direncanakan selesai pada Juli 2025,” jelas Dody.
Sebanyak 53 lokasi telah selesai disurvei dan saat ini dalam tahap penyusunan DED. Targetnya, DED akan rampung pada minggu kedua April 2025 dan konstruksi dimulai pada awal Mei 2025.
“Kalau pembangunan PU, kita selalu gunakan teknologi besar. Renovasi pun kami sesuaikan dengan inovasi yang ada di Kementerian PU, termasuk memperhatikan standar ketahanan gempa,” imbuhnya.
Kementerian PU juga telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Sekolah Rakyat untuk melakukan pendampingan dalam proses perencanaan hingga pembangunan dan renovasi. Menteri Dody juga menegaskan pentingnya kerja sama dengan Kementerian Sosial dalam memetakan keberlanjutan pengelolaan sekolah-sekolah tersebut setelah dibangun.
Sementara itu, Mensesneg Prasetyo Hadi menambahkan bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 200 unit Sekolah Rakyat pada tahun ini. Dari jumlah tersebut, 53 unit akan memanfaatkan bangunan eksisting, sementara 147 lainnya akan dibangun baru dari awal.
“Target tahun ini 200 sekolah, yang 53 sekolah sudah siap dan tinggal perbaikan karena memanfaatkan bangunan lama. Sisanya 147 sekolah akan dibangun baru,” ujar Prasetyo.
Mensos Syaifullah Yusuf menjelaskan bahwa lokasi Sekolah Rakyat tersebar di berbagai wilayah Indonesia, mulai dari Sumatra, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Maluku, hingga Papua. Selain itu, dua perguruan tinggi, yakni Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), telah menyatakan komitmennya dalam mendukung penyelenggaraan program ini.
“Luas Sekolah Rakyat sesuai arahan Presiden adalah 5 hingga 10 hektare, mencakup ruang kelas untuk jenjang SD, SMP, dan SMA serta fasilitas pendukung lainnya. Desain prototipe disusun langsung oleh Kementerian PU,” kata Syaifullah.
Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan berkualitas di berbagai daerah, khususnya wilayah tertinggal dan terpencil, guna mendorong pemerataan pendidikan di Indonesia.