Pemerintah menunjukkan sikap tidak transparan dan akuntabel.
SATUJABAR, BANDUNG — Keluarga Mahasiswa ITB (KM ITB) menolak pembahasan RUU TNI yang akan menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Mereka pun mengutuk segala upaya pelemahan supremasi sipil dan pelemahan demokrasi.
Ketua Kabinet KM ITB Fidela Marwa Huwaida mengatakan, telah melakukan aksi simbolik bertajuk Indonesia berduka. Hal itu dilakukan bukan semata-mata akan disahkannya RUU TNI, akan tetapi kehidupan sosial yang tidak pasti dan ketidakadilan merajalela.
Selain itu, kondisi ekonomi yang timpang dan tidak stabil. Serta kehidupan politik yang dimonopoli oleh kelompok penguasa dan hilangnya demokrasi.
“Di tengah kondisi itu, DPR RI berencana mengesahkan RUU TNI yang dapat menghidupkan kembali dwifungsi ABRI. Meski DPR telah mengklarifikasi naskah RUU berbeda dengan draft yang akan disahkan,” ucap dia melalui keterangan resmi, Rabu (19/3/2025).
Dia menyebut, dengan kondisi tersebut pihaknya mengutuk segala upaya pelemahan supremasi sipil dan pelemahan demokrasi. Menuntut pemerintah untuk memperbaiki kerusakan akibat kesewenang-wenangan.
Selain itu, meminta pemerintah mengevaluasi kebijakannya. Fidela menyebut, jika pola politik seperti itu terus digunakan, maka semakin menimbulkan ketidakpastian politik dan masyarakat hanya objek permainan.
Dia mengatakan, pemerintah menunjukkan sikap tidak transparan dan akuntabel. Fidela menyebut, pernyataan sikap yang dibuat bukan untuk melemahkan negara akan tetapi memperkuat kestabilan politik. “Mengutuk segala upaya pelemahan supremasi sipil dan demokrasi,” kata dia.(yul)
