BANDUNG – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) serta Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus mempercepat persiapan pengendalian banjir di wilayah Jabodetabek.
Rapat Koordinasi (Rakor) pada Senin (17/3) dihadiri oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang membahas upaya pembebasan lahan untuk infrastruktur pengendalian banjir di Jawa Barat.
Wamen PU Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa pengendalian banjir di Kali Bekasi menjadi salah satu prioritas, dengan pembangunan tanggul sepanjang 33,52 km. Saat ini, 13,87 km dari total panjang tanggul tersebut sudah terbangun, namun 19,64 km sisanya masih terkendala pembebasan lahan. Diana berharap, identifikasi dan inventarisasi data bidang tanah, termasuk status kepemilikan, bisa segera diselesaikan agar pada bulan April 2025, Gubernur Jawa Barat dapat mengeluarkan penentuan lokasi (penlok), dan pembebasan lahan bisa dilakukan pada akhir Mei 2025. “Harapannya, pada Juni 2025, pembangunan tanggul yang tersisa dapat dimulai,” kata Wamen Diana dikutip laman PU.
Selain itu, Diana menjelaskan bahwa upaya pengendalian banjir di wilayah Jakarta dan Jawa Barat dilakukan secara struktural dan non-struktural. Beberapa proyek struktural termasuk pembangunan tanggul, dua bendungan kering di Kabupaten Bogor (Sukamahi dan Ciawi), sodetan Ciliwung sepanjang 1.268 meter, serta pengendalian banjir di sejumlah sungai di Jawa Barat. Sementara untuk penanganan non-struktural, fokusnya adalah pemberdayaan komunitas peduli sungai, perizinan pemanfaatan sempadan sungai, dan pembersihan sampah yang dapat menghambat aliran sungai.
“Pengendalian sampah di daratan juga sangat penting, karena sampah yang menyumbat sungai menjadi salah satu penyebab utama banjir. Kami mengajak semua stakeholder, termasuk pemda, untuk bekerjasama dalam menangani masalah ini,” tambah Wamen Diana.
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dalam rapat tersebut juga mengungkapkan bahwa setiap bangunan yang berdiri di atas wilayah sungai, baik badan maupun sempadan sungai, akan ditertibkan. Kementerian ATR/BPN telah mengidentifikasi 124 bidang tanah dan bangunan yang berada di kawasan bantaran Sungai Bekasi, yang akan disinkronkan dengan data yang dimiliki oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane. “Ini bagian dari pengendalian banjir secara komprehensif di wilayah Bekasi dan Bogor dalam konteks jangka menengah,” ujar Nusron.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik langkah-langkah yang diambil dan mengatakan bahwa Pemprov Jawa Barat akan segera menyusun kerangka acuan kegiatan pembebasan lahan di wilayah sungai. “Kegiatan ini adalah langkah maju dalam penanganan banjir di Jawa Barat. Fokus kita kini bukan hanya penanganan darurat, tapi juga rehabilitasi dan rekonstruksi bencana,” kata Dedi.
Rakor ini turut dihadiri oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PU Mohammad Zainal Fatah, Dirjen Sumber Daya Air Lilik Retno Cahyadiningsih, serta sejumlah pejabat terkait dari Kementerian PU dan Kementerian ATR/BPN.
