Semuanya terkait upaya meningkatkan layanan bagi jamaah haji Indonesia pada tahun ini.
JEDDAH — Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Unrah Tawfiq F Al Rabiah di Jeddah. Ada tiga hal yang dibahas bersama Menhaj Tawfiq dan semuanya terkait upaya meningkatkan layanan bagi jamaah haji Indonesia pada tahun ini.
Hal ini disampaikan Menag Nasaruddin usai memimpin rapat di Kantor Urusan Haji (KUH) pada Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah. “Pembicaraan kita itu tadi ada tiga komponen, dan itu semua dalam rangka meningkatkan layanan jemaah haji Indonesia,” ujar Nasaruddin dalam siaran persnya.
Pertama, Nasaruddin meminta kepada Menteri Haji Saudi untuk menambah kuota petugas haji Indonesia. Menurut dia, jamaah Indonesia sudah menunggu sangat lama untuk bisa beribadah haji dan banyak di antara mereka yang sudah lanjut usia (lansia).
Berdasarkan data Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) pada Ditjen PHU, jamaah lansia dengan usia 65 tahun ke atas yang berhak melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2025 (sesuai urutan no porsi), jumlahnya lebih dari 42 ribu. Selain itu, ada sekitar 10 ribu kuota prioritas yang juga dialokasikan bagi jemaah lansia pada musim haji tahun ini.
Sebagian dari jamaah lansia, ada juga yang memiliki keterbatasan. Untuk keberhasilan mereka dalam berhaji, maka harus ada pendamping. Sementara kuota petugas haji Indonesia saat ini hanya 2.210.
“Kalau kita hanya punya jumlah petugas seperti sekarang, satu pesawat rencananya hanya didampingi tiga petugas kloter (kelompok terbang). Bagaimana mungkin 400 orang atau 300 lebih, hanya dibimbing oleh tiga orang,” ucap Nasaruddin.
Belum lagi terkait pembagian gendernya, laki-laki dan perempuan. “Kan nggak mungkin laki-laki melayani perempuan. Jadi harus ada. Ini poinnya yang laki-laki dan perempuan harus kita hitung kembali,” kata dia.
Terkait info pembatasan usia 90 tahun ke atas, Nasaruddin berharap yang dijadikan patokan bukan usia, tapi syarat istithaah. Sebab, banyak juga jamaah dengan usia 90 tahun ke atas tapi kondisi fisiknya sehat dan mampu beraktivitas.
Kedua, dia juga melobi Menhaj Saudi agar para petugas dibebaskan dari biaya masuk Masyair (Arafah-Muzdalifah-Mina). Ketentuan ini kabarnya akan diberlakukan Saudi pada musim haji 1446 H.
“Kami sampaikan itu kalau bisa kita free of Charge seperti tahun lalu,” ujar dia.
Ketiga, tentang penerapan skema Tanazul. Dia menjelaskan, skema Tanazul dilakukan untuk memberi kesempatan kepada jamaah yang tinggal di sekitar Jamarat, untuk kembali ke hotelnya (tidak menempati tenda di Mina), saat fase Mabit.
Mereka nantinya akan mengambil kesempatan Mabit di area sekitar jamarat. Setelah itu, mereka kembali ke hotel masing-masing untuk beristirahat.
“Skema ini akan mengurangi kepadatan di Mina. Jumlah jemaah haji Indonesia sangat banyak dan skema ini dirasa akan berpengaruh dalam mengurangi kepadatan,” ucap Nasaruddin.
Dia menambahkan, banyak negara yang menilai manajemen penyelenggaraan haji Indonesia sangat baik. Karena itu, banyak negara yang datang untuk belajar bagaimana mengelola haji di Indonesia.
Selain bertemu Menteri Haji dan Umrah, dalam kunjungannya ke Arab Saudi, Nasaruddin juga berjumpa beberapa stakeholder penyedia layanan haji.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Arab Saudi karena telah merancang program perhajian dengan sangat baik. Saya kira ini juga menjadi obsesi pemerintah Indonesia agar penyelenggaraan haji tahun ini lebih baik dari sebelumnya,” kata Nasaruddin.
Dalam kunjungannya ke Arab Saudi ini Menag didampingi Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) Mochammad Irfan Yusuf, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief, dan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Muchlis M Hanafi. (yul)
