SATUJABAR, BANDUNG – Ikhtiar Pemerintah Kota Bandung dalam menekan rentenir diapresiasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional Jawa Barat.
Selain itu, OJK juga mengapresiasi upaya Pemkot Bandung membantu permodalan warga Kota Bandung.
Hal itu diungkapkan Kepala Bagian Kemitraan OJK Regional Jawa Barat, Iman Kadarusman saat Rapat Pleno Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kota Bandung di Yello Hotel, Rabu 14 Desember 2022.
Ia menyampaikan, beberapa program Pemkot Bandung berhasil membuat masyarakat kembali pada ekonomi yang signifikan lebih baik.
“Seperti program Kredit Melati pada tahun 2022. Terdapat 2.236 pengaduan dan berhasil menyelesaikan 2.135 kasus renternir,” katanya yang juga selaku Sekretariat TPAKD Kota Bandung.
Ia mengungkapkan, sampai bulan November 2022, Kredit Melati mampu merealisasi 587 debitur.
“Para debitur ini merupakan warga yang terjerat rentenir,” katanya dikutip situs Pemkot Bandung.
Tak hanya itu, soal program Buruan SAE pun menjadi konsen TPAKD. Karena program ketahanan pangan ini mampu memberikan manfaat ekonomi yang mandiri.
“Buruan SAE mampu meningkatkan kepedulian ketahan pangan. Selain itu juga mampu mengoptimalisasi ekonomi mandiri,” ujarnya.
PEMBERDAYAAN EKONOMI
Sementara itu, Direktur Lembaga Jasa Keuangan ll dan Managemen Strategis OJK Regional Jawa Barat, Aulia Fadli menerangkan, TPAKD sebagai agen perpanjangan tangan pemerintah mampu menggali potensi daerah.
“Tahun 2022 ini,TPAKD Kota Bandung fokus melawan rentenir. Ini mendapat perhatian juga apresiasi khusus, karena rentenir itu wabah yang perlu dilawan bersama,” katanya.
Ia mengatakan, rencana tahun 2023 akan fokus terhadap perempuan juga ibu rumah tangga, dalam hal ini bersinergi dengan tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga (PKK).
“Ini program nasional OJK, seluruh OJK pada tahun 2023 fokusnya ke perempuan,” bebernya.
Sedangkan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana juga mengapresiasi TPAKD Kota Bandung yang mampu melahirkan akses keuangan produktif.
“Akibat pandemi Covid-19 banyak warga terjerat rentenir yang berkedok koperasi. Kita melawan rentenir dengan hadirnya Satgas Anti Rentenir, di bawah kordinasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” ujarnya.
Yana yakin TPAKD mampu melahirkan akses keuangan yang produktif, sehingga mampu mendorong masyarakat seperti para pengusaha atau pelaku UMKM.
Di tempat yang sama, Ketua TP PKK Kota Bandung Yunimar Mulyana mengatakan, perempuan tentunya memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan, khususnya dalam rumah tangga.
“Literasi dan inklusi keuangan merupakan salah satu kebutuhan mendasar bagi setiap perempuan dalam pengelolaan keuangan agar terhindar dari masalah keuangan,” katanya.
