BANDUNG – Kota Bandung menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam penanggulangan kemiskinan, dengan angka kemiskinan yang terus menurun dalam beberapa tahun terakhir.
Berdasarkan statistik terbaru, angka kemiskinan di Kota Bandung pada 2021 tercatat sebesar 4,37 persen. Meskipun terjadi sedikit penurunan pada 2022 menjadi 4,25 persen, tren positif ini tetap berlanjut meski di tengah dampak pandemi COVID-19.
Namun, perlu dicatat bahwa angka kemiskinan ekstrem mengalami sedikit peningkatan dari 0,9 persen menjadi 0,98 persen pada tahun tersebut.
Pada 2023, angka kemiskinan kembali turun menjadi 3,98 persen, dan diperkirakan akan terus menurun hingga mencapai 3,27 persen pada 2024. Dengan jumlah rumah tangga miskin yang diperkirakan mencapai 64.337 KK, seluruh data tersebut kini telah terintegrasi dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Pj Sekretaris Daerah Kota Bandung, Dharmawan, menyampaikan bahwa berdasarkan rancangan teknokratik RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2024-2029, target angka kemiskinan untuk tahun 2029 ditetapkan pada kisaran 2,74-2,81 persen.
“Untuk mencapai angka tersebut, diperlukan kerja keras dari seluruh jajaran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) serta dukungan dari berbagai pihak,” ujar Dharmawan saat membuka Rapat Koordinasi TKPK Kota Bandung di Hotel Grandia, Senin, 2 Desember 2024 dilansir situs Pemkot Bandung.
Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Dharmawan menekankan pentingnya akurasi data. Kota Bandung kini mengandalkan DTKS, P3KE, dan Reksoseg sebagai dasar dalam perencanaan program.
“Pendataan yang teliti dan pemadanan data yang kuat sangat penting agar program, terutama bantuan sosial, dapat tepat sasaran,” tambahnya.
Dharmawan menjelaskan bahwa penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung akan difokuskan pada tiga aspek utama:
Mengurangi beban pengeluaran masyarakat melalui bantuan reguler dan program bantuan sosial.
Meningkatkan pendapatan masyarakat miskin dengan pelatihan wirausaha dan pemberian akses pembiayaan.
Meminimalkan kantong kemiskinan di kecamatan melalui peningkatan infrastruktur dan konektivitas wilayah.
Ia juga mendorong sektor kemitraan untuk lebih aktif menggandeng perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR). Selain itu, TKPK diminta untuk meningkatkan program pemberdayaan masyarakat, dengan pelatihan dan pembinaan wirausaha baru terus dipantau untuk memastikan keberlanjutannya.
Dharmawan mengingatkan bahwa bidang pengaduan harus lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Dengan koordinasi dan kerja sama yang maksimal, ia optimistis Kota Bandung akan menjadi kota termaju di Jawa Barat dalam hal penanggulangan kemiskinan.
“Dengan komitmen bersama, kita dapat mengurangi jumlah warga miskin, terutama kemiskinan ekstrem, secara signifikan,” pungkasnya.
