BANDUNG – Indonesia terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan keberlanjutan sektor minyak sawit melalui berbagai langkah strategis, meskipun industri ini menghadapi tantangan global yang kompleks. Dalam upaya ini, Indonesia memfokuskan perhatian pada swasembada energi, khususnya melalui Program B40, yang berkontribusi besar dalam pengurangan emisi karbon dunia.
Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam 12th Ministerial Meeting Dewan Negara-Negara Penghasil Minyak Sawit (CPOPC) di Jakarta pada Jumat, 29 November 2024. Pertemuan ini mengumpulkan negara-negara produsen minyak sawit untuk membahas isu-isu terkini terkait industri minyak sawit global, seperti fluktuasi harga CPO, kebijakan perdagangan ramah lingkungan dari negara konsumen, serta tantangan keberlanjutan dan perubahan iklim.
Menko Airlangga menjelaskan bahwa pasar minyak sawit telah mengalami volatilitas yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan harga yang melonjak tinggi pada 2022 akibat pandemi COVID-19 dan belum kembali stabil hingga 2023. Selain itu, diskriminasi perdagangan terhadap produk minyak sawit dan turunannya, yang seringkali disamarkan dengan kebijakan ramah lingkungan seperti EU Deforestation-free Regulation (EUDR), turut menjadi tantangan bagi negara-negara penghasil sawit.
“Oleh karena itu, Indonesia terus mendorong agar harga minyak sawit tetap menguntungkan dan stabil, serta memastikan kebijakan perdagangan tidak bertentangan dengan ketentuan WTO, agar pasar minyak sawit lebih transparan dan prediktabel,” ujar Airlangga.
Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung pengurangan emisi karbon global, Menko Airlangga juga menyoroti pencapaian Indonesia melalui Program B40, yang telah menghemat sekitar 32 juta ton CO2. Program B40 yang ditargetkan untuk menghasilkan 40% campuran biodiesel berbasis sawit di dalam bahan bakar diesel ini diprediksi dapat mengurangi lebih dari 40 juta ton CO2, menjadikan Indonesia sebagai kontributor penting dalam pengurangan emisi global.
“Program B40 ini merupakan kontribusi konkret Indonesia dan CPO kepada dunia dalam upaya mengurangi emisi karbon, dan kami berharap negara-negara lain dapat mengapresiasi hal ini, seperti yang dilakukan Malaysia,” tambah Menko Airlangga.
Selain itu, Indonesia juga menekankan pentingnya CPOPC sebagai platform untuk memperkuat kerjasama antara negara-negara penghasil minyak sawit. CPOPC diharapkan terus menjadi pusat bagi negara-negara produsen minyak sawit untuk menentukan arah pasar minyak nabati global dan memfasilitasi kepentingan anggotanya.
Pada pertemuan tersebut, CPOPC juga menyetujui Nigeria dan Kongo sebagai Negara Pengamat baru, yang sebelumnya mengajukan permohonan untuk menjadi anggota penuh pada September dan November 2024. Proses aksesi penuh negara-negara ini akan berlangsung dalam jangka waktu dua tahun, di mana mereka akan berstatus sebagai Observer Country.
Airlangga juga mengungkapkan bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam joint task force mengenai EUDR yang telah diperpanjang implementasinya oleh Parlemen Uni Eropa selama satu tahun ke depan.
Turut hadir dalam pertemuan ini, baik secara langsung maupun daring, antara lain Menteri Perladangan dan Komoditi Malaysia, Datuk Seri Johari bin Abdul Ghani, Wakil Menteri Pertanian Honduras, Lid Roy Lazo Rodriguez, serta perwakilan negara-negara pengamat dan berbagai lembaga terkait, termasuk BPDPKS dan CPOPC.
Dengan komitmen kuat dari Indonesia dalam mengembangkan sektor minyak sawit secara berkelanjutan, serta upaya bersama negara-negara penghasil sawit lainnya, diharapkan industri ini dapat terus berkembang secara inklusif, meningkatkan kesejahteraan petani kecil, dan berkontribusi dalam pengurangan emisi global.
