BANDUNG – Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, meminta kepada Kepolisian untuk memberikan perlindungan kepada jajaran Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024. Permintaan ini sebagai langkah antisipasi terhadap potensi ancaman yang mungkin terjadi terhadap pengawas pemilu selama proses pemungutan suara.
“Biasanya, tensi menjelang pemilu dan saat pemungutan suara cukup tinggi. Dikhawatirkan akan ada intimidasi terhadap jajaran Bawaslu. Maka kami membutuhkan perlindungan keamanan dari kepolisian,” ungkap Rahmat Bagja dalam Video Conference yang digelar oleh Polri pada Senin (25/11/2024), yang juga dihadiri oleh KPU, DKPP, dan TNI di Mabes Polri.
Bagja menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi yang baik antara seluruh jajaran Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya, terutama jika terjadi kendala dalam proses pengawasan pemungutan suara. Ia mengingatkan bahwa pengawas pemilu harus selalu mengacu pada dasar hukum dalam setiap keputusan yang diambil, seperti keputusan untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU), pemungutan suara susulan (PSS), atau pemungutan suara lanjutan (PSL).
“Semua PTPS (Pengawas Tempat Pemungutan Suara), Panwascam (Panitia Pengawas Kecamatan), dan PKD (Pengawas Kelurahan/Desa) harus memahami tugas serta kewajiban masing-masing, dan harus hati-hati dalam mengambil keputusan,” ujar Bagja dikutip dari situs Bawaslu.
Sementara itu, Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa pertemuan daring antara Polri, TNI, dan penyelenggara pemilu dari seluruh provinsi ini membahas terkait pengamanan di setiap daerah. Ia menyebutkan bahwa akan ada pengklasifikasian wilayah berdasarkan tingkat kerawanan, yakni rendah, sedang, dan tinggi.
“Ada potensi penambahan wilayah rawan karena perkembangan dinamika terkini. Namun, kepolisian bersama TNI serta pemangku kepentingan terkait siap mengamankan seluruh kegiatan Pemilu 2024,” jelas Listyo.
Kapolri juga memastikan bahwa pihaknya, bersama TNI, akan memberikan dukungan penuh dalam pengamanan untuk menjaga kelancaran proses pemilu di seluruh wilayah Indonesia.
