BANDUNG – Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana menyatakan bahwa padatnya wisatawan di beberapa destinasi populer di Bali bukan disebabkan oleh jumlah wisatawan yang berlebih, melainkan karena penyebaran wisatawan yang belum merata.
Banyak wisatawan masih terkonsentrasi di bagian selatan Bali, sementara Bali bagian utara dan barat yang memiliki potensi wisata yang melimpah, masih belum banyak digali.
Dalam keterangannya pada Jumat (22/11/2024), Menpar Widiyanti mengatakan bahwa Kementerian Pariwisata (Kemenpar) telah menyadari tantangan ini, yang turut disorot dalam laporan No. List 2025 oleh Fodor’s. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut, Kemenpar terus berupaya mendorong pemerataan wisatawan di seluruh wilayah Bali.
“Kementerian Pariwisata tidak tinggal diam. Pada September 2024, kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait meluncurkan paket wisata 3B, yaitu Banyuwangi, Bali Barat, dan Bali Utara. Ini diharapkan dapat memperkaya pilihan destinasi wisata yang tersedia bagi para wisatawan,” kata Widiyanti dilansir situs Kemenpar.
Paket wisata tersebut meliputi berbagai daya tarik di masing-masing daerah, seperti Desa Wisata Tembok, Desa Wisata Les, Lovina, hingga Pemuteran di Bali Utara.
Di Kabupaten Jembrana, terdapat Taman Nasional Bali Barat dengan daya tarik burung jalak Bali, sementara di Banyuwangi, destinasi menarik seperti Desa Wisata Kemiren, G-Land, Alas Purwo, dan Kawah Ijen juga masuk dalam paket wisata ini.
Kemenpar bahkan mengajak komunitas untuk berdiskusi mengenai pengembangan wisata di Bali Utara dan mengundang sejumlah wartawan nasional dan internasional untuk meliput langsung destinasi di Kabupaten Buleleng, Bali Utara.
“Kami optimistis langkah-langkah ini akan mengurangi ketimpangan wisata dan mengembangkan pariwisata Bali yang lebih berkelanjutan serta memberi manfaat bagi masyarakat setempat,” ujar Menpar Widiyanti.
Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur, Hariyanto, menambahkan bahwa Kemenpar berkomitmen untuk mengembangkan kebijakan pariwisata yang berkelanjutan dengan fokus pada pelestarian budaya, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat Bali.
Kemenpar juga meningkatkan koordinasi dengan pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, dan masyarakat setempat untuk mengatasi isu-isu terkait seperti pengelolaan sampah, polusi, dan tekanan sosial akibat pariwisata.
“Kami juga menerapkan ‘manajemen destinasi’ dengan mendistribusikan wisatawan ke berbagai belahan Bali dan ke lima Destinasi Super Prioritas (DPSP) lainnya seperti Toba, Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, dan Likupang,” ungkap Hariyanto.
Selain itu, Kemenpar juga berkoordinasi lintas lembaga untuk mengambil tindakan tegas terhadap wisatawan yang melanggar hukum atau norma adat, serta yang menyalahgunakan visa.
Upaya promosi pariwisata berbasis masyarakat, penguatan regulasi lingkungan, dan edukasi bagi wisatawan agar lebih menghormati budaya lokal dan menjaga keberlanjutan alam Bali terus dilakukan bersama stakeholders terkait.
