BANDUNG – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, mendorong para bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk mengadopsi mindset helicopter view dalam menyinkronkan kebijakan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dengan provinsi maupun pusat. Menurut Herman, dengan pendekatan tersebut, para kepala daerah dapat melihat pembangunan dari berbagai perspektif, baik secara makro (zoom out) maupun mikro (zoom in).
Hal tersebut disampaikan Herman saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah dengan tema “Sinkronisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dan Daerah” di Resinda by Padma Hotel, Karawang, Kamis (14/11/2024). Rakor ini dihadiri oleh bupati dan wali kota se-Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Herman menekankan bahwa penggunaan helicopter view sangat penting agar para pemimpin daerah dapat memahami kebutuhan masyarakat secara menyeluruh, mulai dari tingkat nasional hingga ke level rumah tangga. “Para pejabat dan perangkat daerah perlu mengembangkan helicopter view untuk memahami konteks besar provinsi, namun juga harus mampu menajamkan pandangan hingga ke tingkat kecamatan, desa, RW, dan bahkan rumah tangga,” ujar Herman seperti dikabarkan Humas Jabar.
Dengan wilayah yang terdiri dari 18 kabupaten, sembilan kota, 627 kecamatan, 645 kelurahan, dan 5.312 desa, Herman menjelaskan bahwa Jawa Barat harus mengelola pembangunan dengan prinsip zoom in dan zoom out. “Pemerintah provinsi merupakan agregasi dari semua tingkatan pemerintah di dalamnya. Jawa Barat harus dibangun dalam kerangka pembangunan nasional. Jadi, kita harus bisa melihat permasalahan dari sudut pandang yang lebih luas,” imbuhnya.
Herman juga mencontohkan pentingnya koordinasi dalam mencegah munculnya kantong kemiskinan baru, terutama di daerah perbatasan. “Provinsi akan kuat jika kabupaten dan kotanya kuat. Kabupaten dan kota kuat jika kecamatannya kuat. Begitu pula kecamatan menjadi kuat bila desa-desa di dalamnya solid,” jelas Herman.
Prinsip zoom in – zoom out dalam mindset helicopter view, menurutnya, sangat relevan untuk menjaga keselarasan pembangunan daerah dengan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu, ia mengimbau agar perangkat daerah bekerja lebih progresif dan mengutamakan sinergi antarlevel pemerintahan.
Sekda Jabar ini juga mengingatkan pentingnya mendukung target nasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, seperti penghapusan kemiskinan ekstrem hingga nol persen dan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen. “Target nasional ini harus dipandang sebagai tantangan bagi pemerintah daerah, untuk berinovasi dan memastikan kesejahteraan serta keadilan bagi masyarakat,” tutur Herman.
Herman menegaskan, untuk mencapai visi besar Jawa Barat sebagai provinsi termaju di Indonesia, seluruh perangkat daerah, termasuk pemimpin di berbagai tingkatan, harus terus bekerja keras dengan prinsip pemerintahan yang adaptif dan responsif.
“Dengan zoom in dan zoom out, serta mindset helicopter view, kita bisa mengelola pemerintahan dengan lebih efektif dan merata di semua tingkatan,” pungkas Herman.
Rakor yang berlangsung selama dua hari, 14–15 November 2024, ini juga mencakup beberapa sesi, antara lain Harmonisasi Arah Kebijakan Pembangunan Nasional dengan Pemerintahan Daerah, Ekonomi, serta Tata Kelola Pemerintahan Desa. Selain itu, sesi terbatas juga membahas Forum Kepala Daerah se-Jabar.
Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Jabar, Faiz Rahman, menjelaskan bahwa dalam rakor ini juga akan ada deklarasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pilkada Serentak, serta deklarasi pemberantasan pinjaman online ilegal dan judi online. Rakor ini juga melibatkan narasumber dari berbagai instansi daerah serta kementerian dan lembaga pusat.
Faiz berharap rakor ini dapat menciptakan sinergi yang lebih baik antara pemerintah pusat dan daerah, terutama di masa transisi kepemimpinan baru, guna mencapai tujuan pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.
