BANDUNG – Hilirisasi telah menjadi fokus utama pengembangan ekonomi Indonesia, terutama dalam sektor pertambangan. Ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di Tanah Air.
Hilirisasi adalah proses pengolahan bahan mentah menjadi produk akhir yang memiliki nilai jual lebih tinggi. Dalam konteks pertambangan, ini berarti tidak hanya mengekspor mineral dalam bentuk mentah, tetapi juga memprosesnya menjadi barang bernilai tambah seperti logam olahan dan produk mineral lainnya.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot menyatakan bahwa Presiden Prabowo telah memberikan mandat kepada Kabinet Merah Putih untuk menjadikan hilirisasi sebagai prioritas bagi kementerian terkait. Hal ini disampaikan Yuliot pada acara Peresmian BBM Satu Harga di Kota Ternate, Maluku Utara, pada Rabu (30/10).
“Maluku Utara adalah contoh sukses program hilirisasi. Sebelumnya, Maluku Utara hanya mengekspor nikel ore, kini kita memproduksi nikel dan kobalt dari hilirisasi,” ungkap Yuliot melalui keterangan resmi.
Dengan implementasi hilirisasi, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2023 mencapai 20,49%, menjadikannya sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di dunia. Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara bahkan lebih dari 22%.
Yuliot menambahkan bahwa aliran investasi hilirisasi ke Maluku Utara dari Januari hingga September 2024 diperkirakan mencapai Rp55 triliun, terutama karena kebutuhan nikel dan kobalt untuk ekosistem kendaraan listrik.
Pemerintah, menurut Yuliot, tidak akan berhenti pada tahap pertama hilirisasi. Rencana untuk hilirisasi tahap kedua, ketiga, dan keempat sedang disusun, dengan pemetaan industri dilakukan untuk memperdalam proses hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah.
Data Badan Pusat Statistik 2023 menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Maluku Utara didorong oleh hilirisasi yang mencapai 10,60%, diikuti oleh sektor pertambangan sebesar 7,97%, sektor perdagangan 0,72%, sektor pertanian 0,62%, dan sektor lainnya 0,57%.