SATUJABAR, BANDUNG – Konten negatif, penyebaran hoaks (informasi bohong), serta black campaign (kampanye hitam), dengan memanfaatkan media sosial (medsos), menjadi perhatian serius kepolisian di wilayah Jawa Barat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024. Polres Cimahi, Jawa Barat, telah menyiapkan delapan personil khusus yang akan melakukan patroli siber bekerja selama 24 jam.
Polarisasi dukung-mendukung kandidat dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024, terutama selama masa kampanye hinga menjelang pemungutan suara (pencoblosan), eskalasinya akan meningkat.
Potensi serangan konten negatif, penyebaran hoaks (informasi bohong), serta black campaign (kampanye hitam) dengan memanfaatkan sarana media sosial (medsos), menjadi perhatian serius pihak kepolisian di wilayah hukum Polda Jawa Barat.
Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto, mengungkapkan, telah menyiapkan delapan personil-nya khusus yang akan melakukan patroli siber bekerja selama 24 jam. Kedelapan anggotanya tersebut bersiaga memantau medsos dari potensi penyebaran konten negatif, hoaks, dan black campaign.
“Kita siagakan delapan personel khusus untuk berpatroli siber. Selama 24 jam, mereka bekerja secara intensif memantau media sosial dari potensi penyebaran konten negatif, hoaks, serta black campaign selama pelaksanaan Pilkada serentak 2024, di wilayah Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung Barat,” ungkap Tri, Kamis (26/09/2024).
Dijerat UU ITE
Tri menegaskan, jika dalam patroli siber ditemukan konten negatif, hoaks, serta menjurus black campaign terhadap kandidat siapapun, akan dilakukan penindakan hukum. Apalagi berpotensi menganggu keamanan, kondusifitas, dan ketenangan masyarakat di wilayah hukum Polres Cimahi.
“Prosesnya, jika ditemukan pelanggaran, kita akan membawanya terlebih dahulu ke Gakkumdu. Tapi, jika itu kategorinya sudah masuk ranah pidana, maka kita bisa jerat dengan Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik),” tegas Tri.
Tri menjelaskan, pasangan kontestan pilkada, baik calon Walikota dan Wakil Walikota Cimahi maupun Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat, termasuk tim suksesnya, sudah diminta dan bersepakat menjalankan kampanye damai.
Disinggung terkait kerawanan menjelang dan saat pencoblosan, pada 27 November mendatang, Tri memastikan tidak ada daerah rawan konflik di wilayah hukum Polres Cimahi. Hanya terkait letak geografis di Kabupaten Bandung Barat perlu diantisipasi, yakni wilayah sulit dijangkau dan rawan bencana alam.(chd).