BANDUNG – Pemerintah Kota Bandung mengajukan permohonan dukungan kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI untuk mempercepat berbagai proyek pembangunan di kota ini, termasuk reaktivasi Bandara Husein Sastranegara.
Permohonan ini disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Bandung, Eric Mohamad Atthauriq, dalam pertemuan dengan Komite II DPD RI di Ruang Tengah Balai Kota Bandung pada Senin, 2 September 2024.
Eric Mohamad Atthauriq mengungkapkan terima kasih atas hadirnya berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kota Bandung, termasuk Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB). Menurutnya, proyek KCJB memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kunjungan ke Kota Bandung.
Dalam upayanya untuk memaksimalkan dampak KCJB, Eric meminta dukungan DPD RI untuk pengaktifan kembali akses KM 149 dan KM 151, serta mendukung pengembangan infrastruktur pendukung seperti flyover dan penyeberangan orang.
“Kami berharap KM 149 dapat dibuka kembali pada September ini, bersama dengan KM 151,” ujarnya dilansir situs Pemkot Bandung.
Eric juga menekankan pentingnya reaktivasi Bandara Husein Sastranegara, yang diharapkan dapat mempercepat akses ke Kota Bandung dan memberikan dorongan bagi ekonomi lokal.
“Pembukaan kembali Bandara Husein sangat penting bagi kami,” tambahnya.
Pimpinan Komite II DPD RI, Abdullah Puteh, mengatakan bahwa kunjungan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi terkini mengenai pengelolaan sektor perkeretaapian di tingkat daerah dan nasional. Selain itu, kunjungan ini juga untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang telah diubah menjadi UU Nomor 6 Tahun 2023.
“Tujuan dari kunjungan ini adalah untuk memahami situasi terkini dan potensi perkembangan di masa depan serta memperoleh masukan mengenai tantangan yang dihadapi dalam program-program perkeretaapian,” ujar Abdullah Puteh.
Ia menambahkan bahwa penyelenggaraan perkeretaapian harus dilakukan dengan baik untuk memastikan perpindahan orang dan barang berjalan dengan selamat, nyaman, cepat, dan teratur.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir berbagai pemangku kepentingan perkeretaapian dari kawasan Jawa Barat, termasuk Dirjen Kereta Api, Dinas Perhubungan Jawa Barat, PT. KAI, PT. INKA, KCJB, KNKT, dan lainnya.
