BANDUNG – Di Tengah dinamika 5 tahun terakhir yang menantang, Kementerian Keuangan selaku pengelola fiskal menunjukkan kinerja optimal yang turut berkontribusi terhadap terjaganya kinerja perekonomian nasional.
Hal ini diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi XI DPR RI, pada Senin (10/6) di Jakarta.
“Dengan kompleksitas situasi dan scoupe (tugasnya) yang begitu besar dan sangat banyak, tentu (ini) membutuhkan Kementerian Keuangan yang harus dikelola dengan baik untuk terus menjaga kepercayaan publik. Kami selama ini dengan Komisi XI telah terus bersinergi secara baik sehingga pelaksanaan tugas Kemenkeu relatif bisa terjaga dan (kondisi) perekonomian (nasional) juga menunjukkan suatu hasil (yang baik),” terang Menkeu melalui siaran pers.
Perekonomian nasional yang baik itu tercermin diantaranya dari pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 sebesar 5,05% yang selalu konsisten lebih tinggi dari pertumbuhan global di tengah berbagai guncangan.
Selain itu, perekonomian nasional yang baik juga bisa dilihat dari laju inflasi nasional bisa dikendalikan dengan baik, konsolidasi fiskal yang kuat, serta tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan yang terus berhasil ditekan turun.
“Selama ini, dalam situasi shock seperti pandemi dan kondisi dunia yang makin menantang seperti volatilitas komoditas dan higher for longer (pada kenaikan suku bunga global), Kemenkeu terus menjaga kinerja fiskal secara optimal dalam 3 area tanggung jawab yaitu collecting more, spending better, dan prudent and inovative financing,” lanjut Menkeu.
Collecting more
Menkeu mengatakan bahwa collecting more ditunjukkan dengan penerimaan negara yang semakin meningkat.
Pada tahun 2023, penerimaan perpajakan mencapai Rp2.154,2 triliun dan PNBP mencapai Rp612,5 milyar.
Selanjutnya, spending better ditunjukkan dengan peningkatan kinerja anggaran Kementerian/Lembaga tahun 2023 yang mencapai 94,37%, serta adanya penurunan ketimpangan antar wilayan tahun 2023 mencapai 0,148.
“Dan prudent and inovative financing dilihat dari yield kita yang justru mengalami penurunan 7,3% (tahun 2019) ke 6,62% (tahun 2023) pada saat dunia sedang mengalami higher for longer,” tambah Menkeu.
Sementara itu, Kemenkeu juga terus berhasil menjaga tata kelola pelaksanaan anggarannya yang ditunjukkan dengan indikator opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan (LTKK) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) selama 7 tahun berturut-turut.
