Wamendag Roro: Komitmen APEC untuk Pertumbuhan Inklusif dan Berkelanjutan

SATUJABAR, INCHEON KORSEL – Wakil  Menteri  Perdagangan RI  Dyah  Roro  Esti  Widya  Putri mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memimpin Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri Reformasi Struktural Asia-Pacific Economic Cooperation(APEC) Structural Reform Ministerial  Meeting (SRMM) ke-4  yang  diselenggarakan  di  Incheon,  Korea  Selatan pada  22–23 Oktober  2025.

Pertemuan  tersebut  membahas  pelaksanaan  agenda Reformasi  Struktural APEC periode 2021–2025, sekaligus merumuskan agenda Reformasi Struktural APEC untuk periode 2026–2030 mendatang.

“APEC menegaskan komitmennya terhadap reformasi struktural  sebagai  kunci  untuk  mendorong pertumbuhan  ekonomi  yang  seimbang,  inklusif,  dan  berkelanjutan  di  kawasan. Reformasi  ini menjadi kunci untuk memperkuat daya saing kawasan di tengah tantangan global, perkembangan teknologi, serta perubahan demografi,” ujar Wamendag Roro.

Wamendag Roro menambahkan, agenda Reformasi Struktural APEC sejalan dengan APEC Putrajaya Vision  2040  dan  Aotearoa  Plan  of  Action yang  menargetkan  terbentuknya  komunitas  Asia-Pasifik yang  terbuka,  dinamis,  tangguh,  dan  damai  pada  2040.

Seluruh upaya  ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh lintas generasi.

Para Menteri Reformasi Struktural APEC, lanjut Wamendag Roro, juga mencatat kemajuan pelaksanaan reformasi di bawah Enhanced APEC Agenda for Structural Reform (EAASR) 2021–2025. Melalui agenda tersebut, negara-negara APEC, baik secara kolektif maupun individual, dinilai telah berhasil menjalankan berbagai kebijakan reformasi yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Meski telah mencatat kemajuan di bawah EAASR, para Menteri Reformasi Struktural APEC menilai bahwa berbagai hambatan struktural masih perlu diatasi, termasuk ketidaksinkronan regulasi yang dapat menghambat peningkatan konektivitas, inovasi, dan kesejahteraan di kawasan.

Oleh karena itu,  diperlukan  reformasi  yang  berkelanjutan  serta  kerja  sama  regulasi  yang  lebih  erat  untuk menjawab  tantangan  baru,  membuka  peluang  ekonomi,  dan  memastikan  pertumbuhan  yang inklusif bagi seluruh anggota APEC.

Sebagai  tindak  lanjut, para  Menteri Reformasi  Struktural  APEC menyepakati  Strengthened  and Enhanced  APEC  Agenda  for  Structural  Reform  (SEAASR)  2026–2030  yang  akan  menjadi  panduan utama  bagi  upaya  reformasi  struktural  APEC  dalam  lima  tahun  mendatang.

SEAASR ini  memuat empat  pilar  strategis  yang  menjadi  acuan  bagi  ekonomi  anggota  APEC  dalam  mengatasi berbagai hambatan struktural serta memperkuat pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di kawasan.

Keempat pilar tersebut yaitu menciptakan persaingan yang adil dan berorientasi pasar, membangun lingkungan   yang   mendukung   bagi   dunia   usaha, mendorong   inovasi   dan   digitalisasi,   serta memberdayakan seluruh masyarakat untuk mencapai potensi ekonominya demi pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan.

Wamendag  Roro  mengungkapkan, para  Menteri  Reformasi  Struktural  APEC  juga  menekankan pentingnya  memperkuat  upaya  reformasi  struktural  secara  berkelanjutan agar  memberikan  hasil yang  lebih  efektif  dan  berdampak  nyata  bagi  perekonomian  kawasan.  Upaya  tersebut  akan dilakukan  dengan  memanfaatkan  pembelajaran  dari  agenda  reformasi  sebelumnya,  sekaligus menyempurnakan    pendekatan    melalui    peningkatan    proses    implementasi    dan    evaluasi, pengembangan kapasitas, serta penguatan penjangkauan dan kesadaran publik, termasuk melalui kolaborasi dengan sektor swasta.

Dalam  konteks  peningkatan  konektivitas, para Menteri  Reformasi  Struktural  APEC  menegaskan komitmen untuk menciptakan pasar dan lingkungan usaha yang adil, terbuka dengan orientasi pasar di   seluruh   kawasan   Asia-Pasifik.   Para  Menteri   Reformasi   Struktural  APEC   juga   menekankan pentingnya peran sektor swasta dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi,dan penciptaan lapangan  kerja, termasuk  melalui Asia-Pasific  Economic  CooperationBusiness  Advisory  Council (ABAC).

ABAC  berperan  penting  dalam  memastikan  kebijakan  reformasi  struktural  APEC  tetap  selaras dengan  dinamika  dunia  usaha  dan  mampu  menciptakan  ekosistem  ekonomi  yang  kompetitif, inklusif,  dan  adaptif  terhadap  perubahan  global.  Rekomendasi  dari  ABAC  akan  menjadi  masukan strategis  dalam  perumusan  kebijakan  APEC  ke  depan,  khususnya  untuk  memperkuat  integrasi ekonomi kawasan serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Dalam  pertemuan  tersebut, para Menteri  Reformasi  Struktural  APEC  juga  menyoroti  pentingnya peningkatan  efisiensi pasar  dan  kemudahan  berusaha di  kawasan.

Para menteri  menyambut baik keberhasilan  pelaksanaan  Third  APEC  Ease  of  Doing  Business  (EoDB)  Action  Plan  2020–2025  dan mengesahkan  Fourth  EoDB  Action  Plan  2026–2035.

Melalui  rencana  baru  ini,  APEC  menargetkan peningkatan  sebesar  20  persen  dalam  lima  area  prioritas  hingga  2035  guna  memperkuat  kinerja ekonomi dan memperlancar arus perdagangan di kawasan.

Selain  itu,  para  menteri  menegaskan  komitmen  untuk  mendorong  penerapan  Good  Regulatory Practices (GRP) yang menjamin lingkungan regulasi yang transparan, efisien, dan dapat diprediksi. Dalam konteks percepatan transformasi digital dan kemajuan teknologi, APEC menilai perlunya tata kelola regulasi yang adaptif agar kebijakan tetap relevan dengan dinamika inovasi.

Para menteri juga mendorong  kerja  sama  regulasi  internasional  guna  menghapus hambatan  yang  tidak  perlu, memperkuat interoperabilitas, serta mengadopsi standar global yang sesuai.