Wamendag Roro Dorong Digitalisasi UMKM ASEAN Lewat Pembayaran Digital

SATUJABAR, BANDUNG – Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Dyah Roro Esti Widya Putri, menegaskan pentingnya digitalisasi sistem pembayaran sebagai strategi mendorong inklusi keuangan dan memperluas partisipasi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perdagangan lintas negara, khususnya di kawasan ASEAN.

Pernyataan tersebut disampaikan Wamendag Roro saat memberikan pidato dalam Forum Publik WTO bertajuk “Pembayaran Digital di ASEAN: Dari Inovasi Hingga Inklusi” yang berlangsung di Jenewa, Swiss, pada Kamis (18/9).

“Inovasi digital dari masing-masing negara dapat ditingkatkan menjadi solusi regional, dengan fokus pada interoperabilitas QR lintas batas ASEAN. Kita perlu mengeksplorasi bagaimana konektivitas pembayaran regional dapat berkontribusi pada integrasi perdagangan global,” ujar Wamendag Roro melalui siaran pers.

Interoperabilitas, lanjutnya, merupakan kemampuan sistem yang berbeda untuk bertukar data dan bekerja sama secara seamless meskipun menggunakan platform atau perangkat yang berbeda.

Wamendag Roro juga menyoroti tingginya antusiasme negara-negara ASEAN dalam mengembangkan sistem pembayaran digital sebagai cerminan keseriusan dalam merespons tantangan sekaligus peluang di era perdagangan digital.

“Transformasi digital dapat mewujudkan sistem perdagangan global yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Pada tahun 2023, ASEAN mencatat populasi hampir 680 juta jiwa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai USD 3,8 triliun, menjadikan kawasan ini sebagai ekonomi terbesar kelima di dunia. Seiring dengan itu, ekonomi digital ASEAN juga menunjukkan pertumbuhan signifikan, di antaranya transaksi pembayaran digital meningkat 19% dan perdagangan elektronik lintas batas tumbuh 35%

Namun, Roro mengingatkan bahwa tantangan tetap ada, seperti kesenjangan infrastruktur digital, perbedaan regulasi antarnegara, keterbatasan literasi digital, serta isu perlindungan data.

Sebagai contoh praktik baik, Roro menampilkan sistem Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai salah satu kisah sukses digitalisasi pembayaran di Indonesia.

“Sejak diluncurkan pada 2019, QRIS mencatat pertumbuhan luar biasa. Kini telah menjadi preferensi utama dalam pembayaran digital,” ungkapnya.

 

Trasaksi QRIS

Data Bank Indonesia mencatat, volume transaksi QRIS melonjak dari 124 juta transaksi senilai Rp8,2 triliun pada 2020 menjadi 2,2 miliar transaksi senilai Rp242 triliun pada 2024

Bahkan hanya pada kuartal I tahun 2025, QRIS mencatat 2,6 miliar transaksi senilai Rp262,1 triliun

Saat ini, delapan negara ASEAN telah mengadopsi sistem pembayaran QR serupa, seperti KHQR di Kamboja dan PromptPay di Thailand, yang dinilai mampu mendukung transaksi lintas negara secara lebih efisien dan terjangkau.

“Reformasi sistem pembayaran digital sangat erat kaitannya dengan inklusi keuangan, dan hal ini berpotensi besar dalam memberdayakan UMKM,” tegas Wamendag Roro.

Dalam forum tersebut, Duta Besar RI untuk WTO, Nur Rakhman Setyoko, bertindak sebagai moderator. Hadir pula sebagai panelis: Arya Rangga Yogasati, Direktur Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Cécile Barayre, Kepala Pembangunan Kapasitas Ekonomi Digital UNCTAD, Perwakilan akademisi dari University of Auckland.

Wamendag Roro turut didampingi oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris Witjaksono.

Di akhir sesi, Wamendag Roro menyampaikan apresiasi kepada WTO sebagai inisiator forum tersebut dan menyatakan kesepahamannya terhadap rekomendasi yang diberikan para panelis, termasuk terkait isu biaya transaksi, perlindungan konsumen, dan penguatan infrastruktur digital.

“Dengan memperkuat keselarasan regulasi, memastikan perlindungan digital, dan mendorong inovasi yang inklusif, kita dapat membangun sistem yang mendukung UMKM, niaga elektronik, serta fasilitasi perdagangan global,” tutupnya.