Dedi Mulyadi dan Kepala Sekolah di Subang.(Foto:KDM Channel).
Pemprov Jabar akan memverifikasi siswa yang tidak menebus ijazah karena orang tuanya tidak mampu atau karena dia pelit tidak ingin membayar.
SATUJABAR, BANDUNG — Kasus gagal tebus ijazah pelajar di Jabar jumlahnya mencapai ratusan ribu. Setidaknya, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk menebus ijazah tersebut.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku, harus menebus ratusan ribu ijazah siswa yang ditahan sekolah SMA, SMK dan SLB swasta mencapai Rp 1,3 triliun. Penahanan ijazah dilakukan karena siswa yang masih menunggak uang ke sekolah.
Hal itu terungkap saat Dedi Mulyadi saat berdiskusi dengan staf di Pemprov Jabar terkait kondisi penahanan ijazah siswa SMA, SMK, dan SLB swasta. Dia menanyakan kepada staf tersebut mengenai jumlah ijazah yang harus ditebus Pemprov Jabar.
“Berapa jumlah ijazah yang belum ditebus di wilayah Jawa Barat. Sudah diambil bisa jadi diberikan yayasan tetapi mereka tidak bayar itu berapa?” ucap Dedi seperti dikutip di laman media sosial resminya, Kamis (20/2/2025).
Dedi mengatakan, hal tersebut harus dikritisi. Sebab, jangan sampai yayasan yang baik tidak teridentifikasi tidak terbantu. Sedangkan yayasan yang membandel malah mendapatkan bantuan yang besar.
Dedi mendapatkan data dari stafnya tersebut bahwa siswa SMA, SMK dan SLB yang ijazahnya belum ditebus mencapai 335.109 siswa. Total anggaran yang harus dibayarkan mencapai Rp 1,3 triliun.
“Rp 1,3 Triliun Pemprov Jabar harus nyiapin uang untuk bayar ijazah yang belum dibayar,” ungkap Dedi.
Dedi mengatakan, Pemprov Jabar akan memverifikasi siswa yang tidak menebus ijazah karena orang tuanya tidak mampu atau karena dia pelit tidak ingin membayar.
“Nanti diverifikasi jangan sampai dia kaya motornya lima emasnya 3 kilo tapi nebus ijazah gak mau,” kata dia.
Dia menyebutkan, terdapat masalah ketidakmampuan membayar ijazah dan terdapat pula masalah perilaku. Dedi mengaku akan mengubah perilaku orang tua seperti itu. (yul)
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Senin 31/8/2026 jenis batangan Antam, dikutip dari situs Aneka Tambang…
JAKARTA – Hotspot di empat dari enam provinsi prioritas pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla)…
KETAPANG - Kementerian Kehutanan melalui Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Barat bersama Yayasan…
BANDUNG – Gus Kikin atau K.H. Abdul Hakim Mahfudz (Gus Kikin) terpilih sebagai Ketua Umum…
JOMBANG – Gus Kikin atau KH Abdul Hakim Mahfudz terpilih menjadi Ketua Umum Pengurus Besar…
JAKARTA – Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan direspon Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dengan cepat.…
This website uses cookies.