CFD Sumedang.(IMAGE: Humas Kabupaten Sumedang)
BANDUNG – Alun-alun Sumedang akan menjadi kawasan bebas kendaraan bermotor atau Car Free Day (CFD) dalam uji coba yang akan dimulai pada hari Minggu, tanggal 14 Juli 2024.
Acara ini akan berlangsung mulai pukul 06.00 hingga 10.30 WIB.
“Pada Minggu 14 Juli ini, kami akan mulai mencoba CFD. Tadi ada beberapa masukan dan saran terkait berbagai permasalahan, tetapi kami mencoba mencari solusi untuk bersinergi bersama-sama sehingga pelaksanaan car free day hari Minggu nanti bisa tertib dan lancar,” ujar Pj. Sekretaris Daerah (Sekda) Tuti Ruswati setelah memimpin rapat persiapan di Ruang Rapat Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda pada tanggal 12 Juli 2024.
Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh SKPD terkait dan stakeholder, Tuti Ruswati menyampaikan bahwa hasil rapat tersebut akan dituangkan ke dalam surat, beserta pembagian tugas kepada pengampu masing-masing sehingga tanggung jawab tiap pihak jelas.
“Mudah-mudahan pada pelaksanaannya nanti bisa tertib dan aman, CFD ini akan mulai dilaksanakan dari pukul 06.00 sampai dengan 10.30 WIB,” tambahnya dilansir sumedangkab.go.id.
Tuti juga menjelaskan tujuan utama dari dilaksanakannya CFD adalah untuk menanggulangi polusi kendaraan, menyediakan ruang publik bagi pejalan kaki, serta memberikan kesempatan bagi UMKM lokal untuk meningkatkan penjualan mereka.
Untuk menghindari kerumunan yang berpotensi mengganggu, Tuti mengungkapkan bahwa Pemda Sumedang akan menyediakan ruang khusus bagi para pedagang kaki lima.
“Kami akan menyediakan space untuk para pedagang kaki lima, karena kami ingin meningkatkan ekonomi masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, zona layanan publik juga akan diterapkan di sekitar area CFD, termasuk di depan Mal Pelayanan Publik, dengan menyediakan layanan seperti SIM Keliling, layanan KK dan KTP, serta berbagai layanan publik lainnya.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan CFD di Alun-alun Sumedang dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat positif bagi masyarakat serta lingkungan sekitar.
JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital…
JAKARTA - Kementerian Kehutanan menjatuhkan sanksi administratif kepada enam perusahaan pemegang Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan…
BOGOR - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kota Bogor, Yantie Rachim…
BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyiapkan anggaran hingga sekitar Rp56 miliar untuk mendukung operasional…
CIBINONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk,…
JONGGOL – Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perikanan dan Peternakan (Dikanak) dan arahan Bupati Bogor,…
This website uses cookies.