Temuan PPATK, Ada ASN Jabar Main Judi Online hingga Rp.800 Juta

SATUJABAR, BANDUNG–Data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkap temuan banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat aktivitas judi online. Bahkan, terdapat ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat, bermain judi online dengan nilai transaksi mencapai Rp.800 Juta.

Temuan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang mengungkap banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) terlibat aktivitas judi online, menjadi perhatian serius. Data tersebut menunjukkan praktik judi online tidak hanya menyasar masyarakat umum, tetapi juga telah merambah ke kalangan aparatur negara

Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, mengungkap, adanya ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang terlibat judi online dengan nilai transaksi yang sangat besar. Bahka data yang diterimannya dari PPATK, ada ASN-nya bermain judi online dengan nilai transaksi hingga mencapaj Rp.800 juta.

Erwan Setiawan mengaku terkejut, setelah menerima data rinci yang disampaikan PPATK. Temuan yanv memuat identitas lengkap ASN yang diduga terlibat transaksi judi online, diperoleh saat menerima kunjungan anggota Ombudsman RI di Ruang Rapat Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung, pada Jumat (03/07/2026).

“Saya menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Bahkan, ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah, hingga sekitar Rp 800 juta dalam setahun. Ini tentu sangat memprihatinkan,” ujar Erwan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (08/07/2026).

Erwan mengatakan, praktik judi online dan pinjaman online, telah menjadi persoalan serius di masyarakat. Judi online dan pinjaman online, sudah menyasar hampir semua kalangan, termasuk banyak aparatur negara.

“Jawa Barat memiliki jumlah penduduk terbesar di Indonesia, sekitar 51 juta jiwa. Di balik berbagai prestasi yang diraih pemerintah daerah, termasuk di lingkungan TNI-Polri, masih ada persoalan yang cukup memprihatinkan, diantaranya maraknya judi online dan pinjaman online,” kata Erwan.

Erwan memastikan, identitas para ASN tersebut tidak akan dibuka ke publik. Pemprov Jawa Barat memilih segera melakukan pembinaan melalui Inspektorat agar para ASN itu tidak makin terjerumus, dab mengulangi perbuatannya. Langkah pembinaan sekaligus menjadi peringatan bagi ASN-ASN lainnya untuk tidak coba-coba

Total transaksi judi online yang dilakukan ASN di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mencapai puluhan miliar rupiah. Nilainya terus meningkat dalan setiap tahunnya.

“Kami akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun,” ungkap Erwan.

Erwab berharap edukasi kepada masyarakat terus diperkuat agar mereka memahami dampak buruk judi online dan pinjaman online. Selain itu, Erwan juga meminta masukan dari Ombudsman RI terkait berbagai persoalan pelayanan publik di Jawa Barat, termasuk pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) agar masalah tahun ini tidak kembali terjadi.

“Saya berharap dengan kehadiran dari Ombudsman bisa menyelesaikan, termasuk masalah SPMB. Kami mohon arahan seperti apa sehingga tidak berlarut-larut, dan tidak berulang di tahun yang akan datang,” jelas Erwan.

Anggota Ombudsman RI, Maneger Nasution menilai, keterlibatan aparatur negara dalam praktik judi online maupun pinjaman online bukan sekadar persoalan hukum. Menurutnya, persoalan tersebut juga menyangkut etika aparatur sebagai pelayan masyarakat.

“Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika. Aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian Ombudsman,” ujar Maneger.

Perilaku terlibat dalam judi online maupun pinjaman online, berpotensi memengaruhi profesionalisme aparatur negara, bahkan dapat memicu munculnya maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik apabila tidak segera ditangani. Ombudsman siap memperkuat fungsi pengawasan terhadap tata kelola pemerintahan di Jawa Barat, untuk mendorong terciptanya birokrasi lebih bersih, akuntabel, dan berintegritas.