SPMB Jabar 2025 Tahap Dua: 338 Ribu Siswa Diterima di Sekolah Negeri

SATUJABAR, BANDUNG–Sebanyak 338.091 siswa di Jawa Barat, diterima di sekolah negeri untuk jenjang SMA, SMK, dan SLB. Jumlah siswa yang diterima tersebut, hasil Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Barat 2025 Tahap Dua, yang diumumkan Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Barat, Rabu (09/07/2025) pukul 15.00 WIB.

Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Jawa Barat, Purwanto, mengatakan, jumlah lulusan SMP sederajat di Jawa Barat 837.115 siswa. Sementara daya tampung sekolah negeri SMA maupun SMK, hanya 317.302 kursi.

“Jumlah keseluruhan pendaftar SPMB Jawa Barat 2025 tahap satu dan dua, mencapai 569.085 orang. Sedangkan jumlah pendaftar yang diterima di sekolah negeri sebanyak 294.100 siswa,” ujar Purwanto dalam keterangannya, Kamis (10/07/2025).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat kemudian menambah kuota penerimaan khusus bagi anak berpotensi putus sekolah. Kebijakan tersebut berdasarkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 463.1/Kep.323-Disdik/2025, tentang Penanggulangan Anak Putus Sekolah (PAPS).

“Mereka (siswa) yang terjaring PAPS berjumlah 43.991 siswa. Sehingga, jumlah pendaftar yang diterima di sekolah negeri sebanyak 338.091 siswa,” kata Purwanto.

Purwanto menjelaskan, meski persaingan pada SPMB 2025 cukup ketat, namun masih ada kursi kosong yang tidak terisi. Ada 23.202 kuota yang tidak terpakai di tahap Satu dan Dua, karena kekurangan jumlah pendaftar dan alasan tidak memenuhi syarat.

Bagi siswa yang belum lolos dalam dua tahap SPMB 2025, dipastikan masih bisa melanjutkan sekolah di luar jalur negeri. Tercatat, ada sebnayak 268.031 lulusan tidak mendaftarkan diri dalam SPMB 2025.

“Mereka yang belum lolos, masih bisa diterima di sekolah swasta dan sekolah di bawah kewenangan Kementerian Agama. Total semua 543.015 siswa,” jelas Purwanto.

“Selamat kepada mereka yang lolos SPMB 2025 tahap Satu dan Dua. Jangan lupa buat daftar ulang. Bagi yang belum berhasil, jangan berputus asa. Tetap semangat bersekolah, masih ada sekolah swasta dan sekolah di bawah Kementerian Agama yang bisa menampung,” ungkap Purwanto.(chd).