Space Economy Jadi Perhatian Rencana Pembangunan Indonesia

BANDUNG – Space economy semakin menjadi sorotan dalam megatrend global, termasuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Space economy merujuk pada dampak ekonomi dari kegiatan keantariksaan, yang telah memberikan manfaat bagi Indonesia, terutama di bidang telekomunikasi, penginderaan jauh, dan navigasi.

Dalam konteks ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong kerja sama keantariksaan dengan melibatkan badan usaha, khususnya untuk pengembangan konstelasi satelit penginderaan jauh.

Pada Jumat, 18 Oktober 2024, BRIN menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT. Uniresources Petroleum Indonesia (URPI) dan Innovation Academy for Microsatellites of Chinese Academy of Science (IAMCAS) dari Tiongkok. Penandatanganan berlangsung di Gedung B.J. Habibie, Jakarta.

“Sebagai lembaga yang diberi mandat untuk layanan penginderaan jauh berbasis satelit, BRIN berupaya meningkatkan layanan dengan mengembangkan aset satelit milik Indonesia,” ungkap Kepala Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa BRIN, Robertus Heru Triharjanto.

Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat infrastruktur satelit di Indonesia. Ketiga pihak sepakat untuk mempromosikan kerja sama teknis dan pemanfaatan satelit antara Tiongkok dan Indonesia, yang mencakup pembangunan dan peluncuran sistem satelit penginderaan jauh, operasi stasiun bumi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Dalam implementasinya, PT. URPI akan membiayai pengembangan sistem satelit yang akan dibangun oleh IAMCAS dan dioperasikan oleh BRIN. Kesepakatan ini merupakan kelanjutan dari MoU yang ditandatangani antara BRIN dan PT. URPI pada 28 Desember 2023, di mana IAMCAS turut dilibatkan dalam pelaksanaannya.

Dengan langkah ini, Indonesia berharap dapat memanfaatkan teknologi satelit untuk pemantauan sumber daya alam dan lingkungan secara lebih efektif.