Sekjen PKS: Perlu Ada Evaluasi Sistem Pilkada Serentak

Salah satu isu utama yang disoroti di dalam sistem politik Indonesia adalah anggaran Pilkada.

SATUJABAR, JAKARTA — Sekjen DPP PKS Aboe Bakar Alhabsy mengatakan, perlu ada evaluasi terhadap sistem penyelenggaraan Pilkada berikutnya. Terutama, untuk menanggulangi permasalahan yang selama ini dihadapi dalam pelaksanaan Pilkada serentak, salah satunya biaya politik yang tinggi.

“Saya sepakat bahwa evaluasi menyeluruh terhadap sistem pilkada serentak adalah langkah penting untuk mengatasi kelemahan yang ada,” ujar Aboe Bakar, akhir pekan.

Sebelumnya, diketahui PKB dan PAN, telah terlebih dulu mendukung gagasan atau usulan Presiden Prabowo Subianto agar ada perubahan dalam sistem politik di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Salah satu isu utama yang disoroti di dalam sistem politik Indonesia adalah anggaran Pilkada. Aboe Bakar mengakui, Pilkada serentak membutuhkan dana yang sangat besar.

Dia menilai, anggaran tersebut seharusnya bisa dialokasikan untuk kebutuhan prioritas masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Selain itu, Aboe Bakar juga mengungkapkan bahwa politik uang masih menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan pilkada.

Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, dia mengaku, sering menerima laporan terkait praktik politik uang. “Politik uang merusak nilai demokrasi karena fokus pemilihan bergeser dari kualitas kandidat ke seberapa besar kemampuan finansial mereka,” tegasnya.

Dia juga menyoroti, rendahnya tingkat partisipasi pemilih di sejumlah daerah sebagai indikasi sistem yang ada belum sepenuhnya efektif dalam mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam proses demokrasi.

Sebagai solusi, Aboe Bakar menyarankan, agar evaluasi Pilkada dilakukan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik.

Dia berharap, hasil evaluasi tersebut dapat dijadikan landasan bagi kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan gagasan reformasi sistem Pilkada. Ia menekankan, pentingnya sistem yang lebih hemat untuk mengurangi beban calon kepala daerah sekaligus memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.

Hal ini Prabowo sampaikan dalam perayaan HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis 12 Desember 2024. Presiden menyebut perubahan sistem Pilkada ini juga bertujuan untuk memperkuat efektivitas demokrasi di Indonesia. (yul)