Sejumlah TPS di Bekasi Rawan Banjir

SATUJABAR, BANDUNG – Sejumlah TPS di Bekasi rawan banjir sehingga perlu disiapkan mitigasi bencana pada hari pemungutan suara 14 Februari 2024.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kab. Bekasi Muchlis saat Rakor Kesiapsiagaan Bencana di Gedung BPBD Kabupaten Bekasi, pada Senin, (06/02/2024).

Menurutnya, ada sekitar 721 Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan banjir dari total 8.417 TPS di Kabupaten Bekasi.

TPS itu tersebar di 65 desa yang ada di 20 kecamatan. Adapun lokasi TPS yang paling rawan ada di Kecamatan Babelan.

“Saya sudah berkoordinasi dengan para Camat, ada sebagian TPS tersebut yang memang sudah digeser dari lokasi yang rawan, seperti di Sukatani, Serang Baru, sehingga ini mengurangi jumlah TPS rawan,” ungkapnya dilansir situs bekasikab.go.id.

PENDIRIAN POSKO

Untuk mengoptimalkan informasi dan komando, BPBD Kabupaten Bekasi telah menyiapkan Posko Komando Utama di Kantor BPBD.

Serta 6 Pos Aju yang disebar di beberapa wilayah kecamatan yang TPS-nya rawan banjir.

Muchlis menjelaskan, Pos Aju Utama 1 ada di Kecamatan Cabangbungin, Pos Aju Utama 2 di Kecamatan Babelan, Pos Aju Utama 3 di Kecamatan Pebayuran.

Pos Aju Utama 4 di Kecamatan Karangbahagia, Pos Aju Utama 5 di Kecamatan Cibitung, dan Pos Aju Utama 6 ada di Kecamatan Cikarang Pusat.

“Jadi nanti 1 Pos ini membawahi beberapa kecamatan di sekitarnya. Untuk Pos Aju di Cabangbungin ini masih kita pertimbangkan apakah di Cabangbungin ataukah kita geser di Muaragembong. Pos-pos ini nantinya bisa kita geser sesuai dengan kondisinya seperti apa,” ungkapnya.

Di setiap Pos Aju tersebut BPBD menyiapkan mobil rescue atau mobil pick up, perahu karet, dayung, pelampung, mopel, tenda keluarga, lampu penerangan lampu dan kabel, velbed, matras, tikar, tandu dan spanduk.

Sehingga sejumlah TPS di Bekasi rawan banjir bisa diantisipasi.

PERSONEL

Sementara jumlah personel yang disiapkan terdiri dari 65 petugas BPBD, 500 petugas dari unsur kecamatan.

Kemudian 77.129 orang dari KPU, 4.200 orang dari FPRB, 50 orang dari komunitas, 1.800 anggota Destana ditambah personel TNI-Polri.

“Rencana posko-posko ini akan didirikan tanggal 12 Februari, untuk Piket Posko disiagakan tanggal 13, 14, dan 15 Februari yang akan bertugas 24 jam. Mereka akan berkoordinasi dengan petugas PPK memantau PPS masing-masing,” tuturnya.

Untuk antisipasi penyelamatan logistik, lanjut Muchlis, apabila terjadi bencana banjir dan sebagainya, langkah pertama akan dilakukan dengan aktivasi komando.

Kemudian penyelamatan dan evakuasi, serta aktivasi lokasi pengungsian.