BANDUNG – Setelah sebelumnya mengunjungi Kabupaten Bandung Barat, Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini akan menyambangi Kota Bandung.
Dengan tema “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi,” acara ini akan berlangsung di Gedung Sate Bandung dari 8 hingga 11 Agustus 2024, mulai pukul 09.00 hingga 16.00 WIB.
Roadshow Bus KPK di Kota Bandung akan menyajikan berbagai kegiatan menarik. Acara ini akan meliputi edukasi antikorupsi, pameran UMKM, serta penyediaan berbagai layanan publik seperti Disdukcapil, Samsat, PMI untuk donor darah, perpustakaan, dan berbagai layanan lainnya.
Salah satu misi utama dari Roadshow Bus KPK 2024 adalah untuk menyebarluaskan nilai-nilai antikorupsi, khususnya dalam sektor politik, agar masyarakat lebih sadar dan menolak segala bentuk serangan fajar.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Wawan Wardiana, yang hadir di lokasi, menekankan pentingnya sosialisasi dan kampanye nilai-nilai antikorupsi kepada masyarakat. Ini menjadi semakin penting menjelang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak 2024.
Pemilihan Umum serentak mendatang akan melibatkan pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota pada November 2024.
Roadshow Bus KPK akan melawat ke delapan kabupaten/kota dan empat provinsi di Pulau Jawa, termasuk Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Bangkalan, Bojonegoro, dan Kota Surabaya), Provinsi Jawa Tengah (Kabupaten Brebes, Wonosobo, dan Kota Semarang), Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Cianjur, Bandung Barat, dan Kota Bandung), serta Provinsi Banten (Kabupaten Lebak, Pandeglang, dan Serang).
Kolaborasi Pemda
Dalam program “Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi,” KPK akan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk menghadirkan berbagai kegiatan, seperti Edukasi Pelajar, Sosialisasi bagi ASN, Temu Komunitas, Kuliah Umum, Nonton Bersama Film Antikorupsi, Senam Bersama Anti Politik Uang ‘Hajar Serangan Fajar’, Pameran UMKM, dan Layanan Publik, serta Executive Briefing Forkopimda.
“Program ini diharapkan dapat mempererat komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah daerah, meningkatkan pemahaman serta kontribusi masyarakat dalam membangun budaya antikorupsi, dan memastikan hak serta tanggung jawab masyarakat dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari tindak pidana korupsi,” ungkap Wawan Wardiana dilansir situs Pemkot Bandung.