PLTN Indonesia Pertama Berdiri 2032, BRIN Perkuat Fondasi SDM dan Regulasi

SATUJABAR, TANGERANG SELATAN – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus mempertegas perannya dalam mendorong riset berdampak guna mendukung transisi energi bersih nasional. Salah satu langkah strategis yang kini dipacu adalah mempersiapkan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama Indonesia pada 2032, sebagai bagian dari komitmen mencapai target net zero emission 2060.

Fokus utama BRIN tidak hanya pada pengembangan teknologi, tetapi juga memastikan kesiapan nasional dari sisi sumber daya manusia (SDM) dan regulasi. Upaya ini dinilai krusial agar pemanfaatan energi nuklir dapat berjalan secara aman, mandiri, dan berkelanjutan.

Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Pusat Riset Teknologi Bahan Nuklir dan Limbah Radioaktif BRIN pada Rabu (8/4), Alexander Agung dari Departemen Teknik Nuklir dan Teknik Fisika, Universitas Gadjah Mada menekankan bahwa isu SDM nuklir tidak lagi sekadar wacana jangka panjang, melainkan harus menjadi agenda implementasi nasional.

Ia menjelaskan bahwa Indonesia sejatinya telah memiliki fondasi kuat, antara lain melalui pengoperasian reaktor riset seperti Triga Mark II, Reaktor Kartini, dan RSG G.A. Siwabessy, serta keberadaan program studi nuklir di sejumlah perguruan tinggi seperti UGM, ITB, UI, Unpad, dan Politeknik Teknologi Nuklir BRIN. Namun demikian, kesiapan tersebut masih belum merata.

“Kesiapan Indonesia saat ini lebih kuat pada knowledge base dan scientific capability daripada pada execution capability untuk proyek PLTN komersial,” ujarnya seperti dikabarkan Humas BRIN.

Menurutnya, sejumlah tantangan masih perlu diatasi, seperti minimnya pengalaman langsung dalam proyek PLTN skala utilitas, kesiapan operator, aspek perizinan (licensing), manajemen proyek besar, hingga tahap commissioning dan operasi.

Alexander juga mengingatkan pentingnya menghindari overconfidence dalam menilai kesiapan SDM. Ia menegaskan bahwa kesiapan tidak hanya diukur dari jumlah tenaga kerja, tetapi juga mencakup kompetensi, sistem, dan kelembagaan yang mampu menjalankan fungsi secara aman dan berkelanjutan.

Untuk itu, ia merekomendasikan pembangunan pipeline kompetensi lintas disiplin, penguatan kemitraan antara pendidikan dan industri, peningkatan paparan praktis, serta pemanfaatan kerja sama internasional secara strategis.

Sementara itu, Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN, Syaiful Bakhri, menegaskan bahwa BRIN tengah menyiapkan berbagai program unggulan, termasuk pengembangan komponen pendukung PLTN pertama Indonesia. Ia menekankan pentingnya integrasi antara teknologi, keselamatan, dan keberlanjutan dalam seluruh siklus bahan bakar nuklir.

“Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar tidak terjadi kesenjangan, baik dari sisi teknologi maupun keselamatan,” ungkapnya.

Pandangan serupa disampaikan Kepala Pusat Riset Teknologi Bahan Nuklir dan Limbah Radioaktif BRIN, Maman Kartaman Ajiriyanto. Ia berharap forum diskusi ini mampu menghasilkan tindak lanjut konkret, baik dalam bentuk kerja sama teknis maupun penguatan regulasi untuk mendukung kesiapan PLTN.

Melalui sinergi riset, penguatan SDM, dan regulasi yang komprehensif, BRIN optimistis Indonesia dapat memasuki era energi nuklir dengan kesiapan yang matang. Upaya ini diharapkan menjadi fondasi kokoh bagi pengoperasian PLTN pertama pada 2032, sekaligus mempercepat transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan.