PHK Melanda Startup, Pemerintah Agar Pantau

BANDUNG: PHK atau Pemutusan hubungan kerja kini melanda karyawan di perusahaan start up.

Kini dalam waktu berdekatan setidaknya tiga startup yang salah satunya berstatus ‘Decacorn’ terpaksa merumahkan karyawannya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengungkapkan, situasi PHK perusahaan rintisan yang terus berlanjut akan menambah beban para pekerja yang dirumahkan.

Terlebih berbarengan dengan kenaikan harga BBM subsidi dan diikuti oleh kenaikan harga dan biaya lainnya.

“Tentu ini akan semakin memberatkan para pekerja. Ditambah lagi dalam situasi pemerintah menaikkan harga BBM subsidi yang pasti akan menambah pengeluaran dari sisi transportasi dan kenaikan bahan-bahan lain,” ujar Politisi Fraksi PKS dikutip situs DPR, Selasa (4/10/2022).

Legislator asal daerah pemilihan DKI Jakarta II ini meminta agar Kementerian Tenaga Kerja melakukan pengawasan terhadap proses PHK agar para pekerja tidak dirugikan.

“Kementerian Tenaga Kerja juga harus memonitor dan mengaudit perusahaan rintisan lainnya dengan memastikan kondisi para pekerja dan masa depannya.

Ini harus jadi perhatian khusus karena terjadinya PHK di perusahaan rintisan ini terjadi secara beruntun,” ungkapnya.

Di sisi lain, dia menyebut terjadinya PHK perusahaan rintisan secara beruntun ini juga mesti diwaspadai sebagai efek dari gelombang perekonomian global yang tengah lesu.

Menurutnya, pemutusan hubungan kerja yang terjadi juga bisa berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat.

“Sehingga di Indonesia perlu diwaspadai efek dominonya terutama bagi pekerja. Sebab para pekerja ini perlindungannya rentan sekali. Ketika terjadi perekonomian yang lesu, cara paling mudah bagi pengusaha untuk efisiensi adalah merumahkan karyawan. Jika karyawan dirumahkan maka daya beli masyarakat akan menurun, akhirnya perekonomian nasional akan negatif,” ujarnya.

 

BLT OJOL

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta distribusi BLT BBM bagi pengemudi ojek online dilakukan secara khusus.

Hal ini bertujuan agar BLT tepat sasaran bagi kelompok pekerja yang terdampak langsung kenaikan harga BBM.

“Sebaiknya memang Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk para pengemudi ojol (ojek on line) secara khusus melalui pengusaha aplikasi agar tepat sasaran,” ujar Mulyanto, saat menerima pengurus komunitas ojol SPEED Provinsi Banten di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Senayan, Senin (3/10/2022).

Tidak seperti sekarang, lanjutnya, BLT untuk sopir ojol ini didistribusikan secara umum melalui desa atau kelurahan. Padahal kita sama-sama memaklumi, bahwa akurasi data yang dipakai untuk mendistribusikan BLT ini masih kurang akurat.

Mulyanto menerima keluhan dari komunitas ojol SPEED bahwa anggota mereka banyak yang tidak menerima bantuan BLT dari Pemerintah.

Sebab berbagai alasan seperti soal KTP domisili, keterbatasan kuota atau tidak terdaftar, dan lain-lain.

Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut, mengingat kenaikan tarif ojol yang ada tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Selain itu para sopir ojol SPPED juga mengeluhkan, bahwa pasca kenaikan harga Pertalite, mereka merasakan terjadi penurunan kualitas BBM jenis Pertalite ini.

Seperti boros dan akselerasi yang berat. Padahal sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut tidak dirasakan adanya keluhan itu.

 

Dalam kesempatan itu, Ketua Komunitas Ojol SPEED Banten, Andi Wijaya mengusulkan agar penyaluran BLT BBM untuk para pengemudi ojol ini dapat dilakukan Pemerintah secara khusus melalui pengusaha aplikasi.