Persiapkan Debat Pilgub 2024, KPU Jabar: Kita Tengah Merumuskan Materinya…

Materi debat akan dikaitkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jawa Barat.

SATUJABAR, BANDUNG — Pelaksanaan pemilihan gubernur (Pilgub) Jabar 2024, bakal digelar dalam waktu dekat ini. Bahkan, saat ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat sudah menjadwalkan debat pasangan calon (paslon) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat yakni pada tanggal 11, 17 dan 23 November mendatang.

“Mereka (KPU, red) saat ini tengah mempersiapkan pelaksanaan debat dan merumuskan materi debat,” kata Ketua KPU Jawa Barat Ummi Wahyuni.

Dia mengatakan, debat pasangan calon mengacu kepada peraturan KPU nomor 13 dan petunjuk teknis nomor 1363. Mereka akan membentuk tim perumus debat berjumlah tujuh orang untuk menentukan tema dan teknis debat.

“Hari ini kami mengundang tim perumus tujuh orang dan juga ada dua narasumber yang kami undang. Tim perumus bisa dari professional, tokoh masyarakat dan akademisi,” ujar dia.

Dikatakan Ummi, materi debat akan dikaitkan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Jawa Barat. Termasuk, kata dia, membahas terkait hak-hak penyandang disabilitas.

Ummi mengatakan, debat akan dilaksanakan di tiga wilayah yang berbeda di Provinsi Jawa Barat yaitu di Kabupaten Bogor, Cirebon dan Kota Bandung. Tiap sesi debat berisi materi yang berbeda.

“Ada enam tema nanti dirumuskan oleh tim perumus, kemudian nanti dibagi lagi di dalam 3 kali debat yang sudah kami tentukan di tanggal 11, 17, dan 23 November,” kata dia.

Tim perumus Yusfitriadi mengatakan, tengah merumuskan materi-materi debat yang akan dibahas dalam debat Pilgub 2024. Materi yang dibahas selaras dengan kerangka pembangunan provinsi yang telah direncanakan baik jangka pendek maupun panjang.

Dia mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Barat telah memberikan pemaparan terkait program pemerintah daerah mulai dari tata kelola pemerintahan, SDM, infrastruktur, pertanian dan lainnya.

“Itu semua aspek dari mulai tata kelola pemerintahan, SDM, infrastruktur, pusat dan daerah, pertanian, termasuk inklusivitas pelibatan program pemerintah,” ucap dia. (yul)