Percepat Operasional RDF Nambo, Pemkot Bogor Tunggu Kesiapan Pemprov

SATUJABAR, JAKARTA – Upaya mempercepat operasional Fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Refuse Derived Fuel (RDF) di Lulut Nambo kembali dibahas dalam rapat lanjutan yang digelar di Ruang Rapat Kalpataru, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Jakarta Selatan, Senin (8/9/2025).

Rapat ini merupakan tindak lanjut dari kunjungan kerja Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, ke Tempat Pengelolaan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Nambo pada Agustus lalu.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Denny Mulyadi, yang hadir dalam pertemuan tersebut menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor kini menunggu langkah konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk menindaklanjuti pengoperasian fasilitas RDF tersebut.

“Ini rapat lanjutan dari kunjungan ke Nambo. Sampai saat ini, kami masih menunggu kesiapan dari pihak provinsi. Kami dari Kota Bogor tinggal menunggu,” jelas Denny melalui keterangan resmi.

 

Harapan Agar RDF Segera Beroperasi

Menurutnya, RDF Nambo tidak hanya penting untuk Kota Bogor, tapi juga dibutuhkan oleh beberapa kabupaten/kota lain di sekitarnya guna meningkatkan efektivitas dan produktivitas pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

Denny berharap pembahasan yang dilakukan dalam rapat ini bisa segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Jawa Barat agar RDF Nambo bisa segera beroperasi penuh.

“Kami sangat berharap RDF Nambo bisa segera produktif, karena manfaatnya akan dirasakan banyak daerah,” ujarnya.

 

TPA Galuga Masih Memadai, Tapi…

Meski saat ini Kota Bogor masih mengandalkan TPA Galuga sebagai lokasi pembuangan akhir, Denny menegaskan bahwa pengoperasian RDF tetap penting untuk mengurangi beban jangka panjang.

“TPA Galuga luasnya 38 hektare, dan yang terpakai baru sekitar 8 hektare. Secara kapasitas memang masih cukup. Tapi kalau RDF Nambo aktif, itu akan sangat membantu kami,” pungkasnya.