Pemerintah Terima Masukan Asosiasi Pelaku Usaha untuk Merespons Kebijakan Tarif Amerika Serikat

BANDUNG – Pemerintah Indonesia terus melakukan koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga, serta berdialog dengan asosiasi pelaku usaha, untuk merespons Kebijakan Tarif Resiprokal yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Langkah ini diambil guna menjaga daya saing produk Indonesia di pasar global dan melindungi kepentingan nasional.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam kegiatan Sosialisasi dan Masukan Asosiasi Pelaku Usaha terkait Kebijakan Tarif Resiprokal Amerika Serikat yang digelar secara hybrid, mengungkapkan bahwa pemerintah akan terus memantau dampak dari kebijakan tersebut. “Pemerintah akan terus monitor secara berkala dan cepat, dan juga dengan seluruh pengusaha. Perekonomian dunia itu 83% non-Amerika, jadi kita mesti percepat perekonomian dengan negara-negara di luar Amerika,” ujar Airlangga melalui keterangan resmi.

Forum sosialisasi yang dihadiri oleh lebih dari 1.000 peserta tersebut bertujuan untuk menghimpun masukan dari pelaku usaha dan mendukung upaya Indonesia dalam proses negosiasi terkait kebijakan tarif baru ini. Kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat diperkirakan akan memengaruhi beberapa produk ekspor Indonesia, terutama yang termasuk dalam kategori komoditas padat karya.

Airlangga juga menegaskan bahwa pemerintah telah memberikan berbagai fasilitas untuk perusahaan padat karya dan telah memastikan pekerja dengan gaji di bawah 10 juta akan mendapat fasilitas PPh yang ditanggung oleh pemerintah. “Kami tidak ingin ini dijadikan momentum untuk PHK,” tegasnya.

Selain itu, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah strategis, termasuk menghitung dampak pengenaan tarif baru Amerika Serikat terhadap ekonomi Indonesia dan menjaga stabilitas pasar keuangan global. Kerja sama dengan Bank Indonesia juga dilakukan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan memastikan likuiditas valas tetap terjaga.

Presiden Prabowo Subianto juga telah menginstruksikan perbaikan struktural serta deregulasi, yang mencakup penyederhanaan regulasi dan penghapusan regulasi yang menghambat, terutama terkait dengan Non-Tariff Measures (NTMs). Langkah ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan daya saing Indonesia dan menarik investasi.

Menko Airlangga menambahkan bahwa pemerintah Indonesia juga telah berkoordinasi secara intensif dengan Amerika Serikat melalui tim lintas Kementerian dan Lembaga serta melakukan pertemuan dengan United States Trade Representative (USTR) dan U.S. Chamber of Commerce. Selain itu, Airlangga bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia untuk memperkuat kerja sama ASEAN dan memilih upaya diplomasi dan negosiasi daripada langkah retaliasi.

“Indonesia akan mendorong beberapa kesepakatan dan dengan beberapa negara ASEAN untuk mengkalibrasi sikap bersama, dan ASEAN akan mengutamakan negosiasi. Kami tidak mengambil langkah retaliasi,” tambahnya.

Forum tersebut juga dihadiri oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso, Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno, Kepala BKF Febrio Kacaribu, serta para perwakilan Kementerian/Lembaga dan asosiasi pelaku usaha.