Pemda Provinsi Jawa Barat Dorong Optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah di TPPAS Sarimukti

BANDUNG – Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jawa Barat mendorong upaya optimalisasi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di kawasan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Sarimukti, Kabupaten Bandung Barat. Hal ini untuk memastikan IPAL dapat beroperasi dengan maksimal dalam pengelolaan limbah.

Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menegaskan bahwa optimalisasi ini penting agar IPAL dapat berfungsi dengan baik. Ia mengungkapkan, berdasarkan penelaahan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pengelolaan IPAL di TPPAS Sarimukti saat ini masih menunjukkan hasil di atas baku mutu, terutama pada parameter COD, BOD, dan nitrogen.

“Hasil penelaahan dari KLHK menunjukkan adanya kadar COD, BOD, nitrogen, dan sebagainya yang berada di atas baku mutu, terutama untuk nitrogen,” kata Herman melalui keterangan resmi.

Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa Penjabat Gubernur Jawa Barat telah menginstruksikan untuk segera melakukan evaluasi lapangan bersama Satgas Pengelolaan Sampah, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Komandan Sektor, serta Satgas Citarum Harum untuk meninjau kondisi IPAL di lokasi.

Dalam tinjauan lapangan yang dilakukan pada Selasa (10/12/2024), Herman menyatakan bahwa meskipun IPAL Sarimukti masih beroperasi dengan baik, namun belum mencapai tingkat optimal. Hal ini disebabkan adanya dua permasalahan, yakni kolam stabilisasi yang mengalami longsor dan kolam anaerob yang mampet.

“Kolam stabilisasi mengalami longsor dan harus direhabilitasi, sementara kolam anaerob mampet sehingga perlu dilakukan pengurasan,” jelas Herman.

Sebagai langkah jangka pendek, Herman mengatakan bahwa pengurasan kolam anaerob akan dilakukan paling lambat pada Senin (16/12/2024), dengan berbagai tambahan alat yang diperlukan sesuai hasil analisis para ahli. Anggaran untuk pengurasan ini akan diambil dari anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) atau dari Belanja Tak Terduga (BTT).

Sementara itu, rehabilitasi kolam stabilisasi diperkirakan memerlukan waktu dan anggaran yang lebih besar. Proses rehabilitasi ini direncanakan akan dimulai pada tahun 2025, dengan memasukkan anggaran pada APBD 2025 melalui mekanisme evaluasi yang tengah berjalan.

“Rehabilitasi kolam stabilisasi memerlukan pendalaman, pembuatan desain, dan kajian yang lebih cermat. Kami akan memasukkannya ke dalam APBD 2025 dengan mempertimbangkan faktor kemendesakan, apalagi ada teguran dari KLHK,” ujar Herman.

Selain itu, Herman juga menekankan pentingnya peningkatan keamanan di area IPAL agar tidak ada orang yang dapat mengganggu operasionalnya. Pihaknya berencana untuk memperketat pengamanan dengan menambah pagar pembatas dan sarana pendukung lainnya.

Herman juga mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan profesionalitas, operator dan pegawai yang terlibat dalam operasional IPAL Sarimukti akan diberikan pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala.