Mudik Ramadan dan Idulfitri 2026: Pemerintah Siapkan Posko Digital

SATUJABAR, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan pengamanan digital nasional untuk memastikan mudik Ramadan dan Idulfitri 2026 berjalan aman dan lancar. Kementerian Komunikasi dan Digital menyiagakan 386 posko digital dan sistem monitoring terpadu untuk menjaga kualitas jaringan, keselamatan transportasi, dan transaksi masyarakat.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan jaringan telekomunikasi menjadi tulang punggung mobilitas publik selama arus mudik.

“Setiap Ramadan dan Idul Fitri, trafik telekomunikasi meningkat signifikan, terutama di jalur mudik, pusat transportasi, kawasan wisata, tempat ibadah, dan area residensial. Karena itu kesiapan infrastruktur digital harus terintegrasi dengan kesiapan transportasi dan keselamatan publik secara keseluruhan,” ujar Meutya Hafid dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Kamis (12/02/2026) melalui keterangan resminya.

Untuk periode siaga 15–29 Maret 2026, Kemkomdigi menyiapkan 386 posko siaga yang tersebar di seluruh Indonesia. Posko tersebut terdiri atas 5 posko utama, dukungan operator seluler dan gerai layanan, serta 35 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di 35 provinsi yang akan bersiaga 24 jam memantau kualitas layanan dan potensi gangguan jaringan.

Kemkomdigi juga mengoperasikan dashboard monitoring terpadu yang memungkinkan pemantauan fisik kepadatan arus dan kualitas sinyal seluler secara real time. Data tersebut akan dikoordinasikan lintas kementerian dan lembaga guna mendeteksi potensi bottleneck, baik di jalur transportasi maupun pada trafik komunikasi digital.

Menkomdigi mengungkapkan, pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025-2026 lalu, kecepatan internet berhasil dijaga pada rata-rata 80 Mbps untuk unduh dan 35–36 Mbps untuk unggah, angka tersebut meningkat signifikan dibandingkan libur lebaran tahun 2025 yang berada di angka 44,75 Mbps (unduh) dan 24,43 Mbps (unggah).

“Target kami, masyarakat tetap bisa berkomunikasi dengan lancar, melakukan video call, mengakses peta digital, hingga transaksi daring tanpa hambatan berarti,” jelasnya.

Selain menjaga kualitas layanan, Kemkomdigi memperkuat pengawasan spektrum frekuensi demi menjamin keselamatan transportasi udara dan perkeretaapian, termasuk kereta cepat Whoosh. Meutya mengungkapkan, pada libur Nataru lalu sempat terjadi interferensi frekuensi yang berpotensi mengganggu operasional, namun berhasil ditangani dalam hitungan menit melalui koordinasi cepat di lapangan.

Dalam aspek perlindungan publik, Kemkomdigi meningkatkan patroli siber dan spektrum untuk mengantisipasi maraknya penipuan melalui fake BTS yang kerap menyasar titik kemacetan. Modus ini menggunakan perangkat pemancar ilegal yang menyamar sebagai sinyal resmi untuk mengirim pesan penipuan ke ponsel masyarakat.

“Fake BTS biasanya beroperasi secara mobile, menggunakan kendaraan box dengan perangkat pemancar dan baterai besar. Mereka menyasar wilayah padat seperti titik kemacetan. Masyarakat perlu waspada terhadap pesan mencurigakan yang mengatasnamakan lembaga resmi,” tegas Meutya.

Kemkomdigi juga memastikan layanan darurat 112 tetap aktif sebagai akses cepat masyarakat mendapatkan bantuan. Di sisi lain, mitigasi risiko kemacetan jaringan dilakukan melalui optimalisasi kapasitas dan rekayasa trafik di wilayah dengan potensi lonjakan penggunaan data tertinggi.