Mahasiswa Kepung Gedung DPRD Jabar, Sampaikan 7 Tuntutan

SATUJABAR, BANDUNG–Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia di Jawa Barat menggelar aksi unjukrasa di depan Gedung DPRD Jawa Barat. Dalam aksinya terbesar di Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir, mahasiswa menyampaikan tujuh tuntutan kepada pemerintah.

Aksi unjukrasa sekitar seribu mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Seluruh Indonesia di Jawa Barat di depan Gedung DPRD, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, berlangsung, Rabu (17/06/2026) sore. Aksi unjukrasa tersebut, sebagai aksi mahasiswa terbesar di Jawa Barat dalam beberapa hari terakhir.

Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi turun ke jalan menyampaikan kritik kepada pemerintah atas kondisi bangsa yang sedang menghadapi banyak persoalan serius, mulai dari ekonomi hingga demokrasi. Aksi unjukrasa diawali dengan longmarch dari kawasan Pusat Dakwah Islam (Pusdai) menuju Gedung DPRD Jawa Barat. Sepanjang perjalanan, mahasiswa mengusung bendera organisasi, spanduk dan poster tuntutan, hingga berbagai atribut.

Mahasiswa juga mengusung replika alat hukuman pancung sebagai simbol atas matinya keadilan dan semakin menyempitnya ruang demokrasi. Poster berisi kritik terhadap kemimpin bangsa dan kebijakan-kebijakan pemerintah.

Di depan Gedung DPRD, massa memadati ruas jalan dan bergantian menyampaikan orasi. Dalam orasinya, mahasiswa menyoroti berbagai isu nasional yang dianggap berdampak langsung terhadap masyarakat.

Mahasiswa menilai pemerintah harus lebih serius merespons persoalan ekonomi, kenaikan biaya hidup, serta berbagai kebijakan tidak berpihak kepada rakyat. Aksi unjukrasa diwarnai teatrikal menggambarkan keresahan mahasiswa terhadap arah kepemimpinan bangsa dan tata kelola pemerintahan yang makin jauh terhadap keberpihakan dan kesejahteraan rakyat.

Koordinator BEM Jawa Barat, Muhammad Risaldi, mengungkapkan aksi unjukrasa merupakan bentuk dari keresahan mahasiswa atas kondisi bangsa saat ini. Mahasiswa turun ke jalan dengan jumlah besar dan kekuatannya akan lebih besar lagi.

“Hari ini kita melakukan aksi dari BEM Seluruh Indonesia di Jawa Barat. Aksi kali ini datang dari sekitar 23 kampus dengan jumlah estimasi sekitar 1.200 lebih,” ungkap Risaldi dalam orasinya.

Pergerakan mahasiswa diklaim bukanlah reaksi sesaat. Aksinya puncak keresahan yang kerap diabaikan oleh pemerintah.

“Ini merupakan bentuk kekecewaan dan juga akumulasi kemarahan dari kami, yang sering kali menyuarakan aspirasi, tapi sama sekali tidak didengar,” tegas Risaldi.

Mahasiswa juga menyoroti gaya komunikasi pimpinan negara. Banyak pernyataan tidak substansial, statement-statement tidak perlu dan tidak penting yang dikeluarkan oleh Prabowo sebagai pemimpin negara.

Lebih dari setahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, belum ada langkah strategis dan nyata bagi masyarakat. Di sisi lain, ruang demokrasi dan kebebasan berpendapat tergerus dengan banyaknya tahanan politik.

“Dalam satu tahun lebih Prabowo-Gibran berjalan, sama sekali tidak ada solusi-solusi maupun langkah strategis. Solusi dan langkah strategis khususnya berpihak untuk menyejahterakan rakyat,” jelas Rusaldi.

Sementara itu, perwakilan Keluarga Mahasiswa Institut Teknologi Bandung (KM ITB), Nahdah Nabillah, menyuarakan sejumlah pokok pikiran terkait pengelolaan fiskal dan program ekstraktif pemerintah. Bagaimana langkah-langkah tanggung jawab fiskal untuk bisa memperbaiki tata kelola dan hal-hal yang berhubungan dengan program-program ekstraktif.

KM ITB menekankan perlunya perbaikan program Makan Bergizi Gratis, atau MBG, agar lebih tepat sasaran. Perbaikan koordinasi internal dan sistem komunikasi publik pemerintah juga menjadi sorotan.

Perlu adanya realokasi anggaran dan pengeluaran untuk mendorong daya beli masyarakat di Indonesia saat ini dan juga untuk manufaktur. Pemerintah harus segera memperbaiki koordinasi internal dan membangun sistem komunikasi efektif, karena masyarakat saat ini butuh suatu yang berbasis data, jadi tidak ada lagi polarisasi di mana suara masyarakat semakin pecah.

BEM Seluruh Indonesia di Jawa Barat menyampaikan tujuh tuntutan utama kepada pemerintah, antaralain:

1. Menstabilkan nilai tukar rupiah dan menurunkan harga BBM.

2. Melakukan evaluasi mendalam terhadap program Keluarga Daerah Miskin (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG).

3. Menyelamatkan APBN dari praktik pemborosan anggaran.

4. Membenahi sistem komunikasi kepresidenan.

5. Mencabut Undang-Undang TNI dan Polri.

6. Mengevaluasi total jajaran kabinet yang dianggap inkompeten.

7. Menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan melawan segala bentuk impunitas.

Aksi unjukrasa mahasiswa mendapat pengawalan aparat kepolisian. Aparat kepolisian berjaga di sekitar Gedung DPRD dengan membentuk barikade pengamanan untuk memastikan aksi unjukrasa berlangsung kondusif