Kementerian Perindustrian Pacu Pengembangan Sentra IKM di Pelosok Tanah Air untuk Tingkatkan Daya Saing

BANDUNG – Kementerian Perindustrian terus berupaya memacu pengembangan sentra industri kecil dan menengah (IKM) di berbagai wilayah Indonesia untuk meningkatkan daya saingnya. Peningkatan kapasitas IKM berbasis sentra ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada penguatan ekosistem industri secara keseluruhan, melalui hilirisasi sumber daya bahan baku lokal menjadi produk berkualitas, serta pengembangan potensi komunitas IKM yang telah ada di wilayah tertentu.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan bahwa, “Kemenperin bersama dengan pemerintah daerah terus bersinergi untuk menjaga keberlanjutan aktivitas produksi di sentra-sentra IKM dengan memberikan berbagai dukungan dan fasilitasi yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku IKM,” dalam keterangan resmi yang diterbitkan di Jakarta, Sabtu (5/4).

Sementara itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, Reni Yanita, mengungkapkan bahwa perkembangan sentra IKM di Indonesia semakin meningkat, salah satunya melalui pemanfaatan skema pembiayaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang IKM. Dengan adanya pembiayaan ini, para pelaku IKM dapat memanfaatkan berbagai layanan yang tersedia di sentra, seperti penyediaan bahan baku, rumah produksi, mesin dan peralatan, serta bantuan dalam hal promosi dan pemasaran.

“Selain itu, ke depannya IKM dapat menjadi bagian dari rantai pasok industri yang lebih besar, maupun sektor ekonomi terkait lainnya,” ungkap Reni.

Salah satu contoh sentra IKM yang berkembang berkat pemanfaatan DAK Fisik Bidang IKM adalah Sentra IKM Olahan Pangan yang terletak di Dusun Pancor Dao, Desa Aik Darek, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sentra ini mulai beroperasi setelah mendapatkan dana DAK pada tahun 2023, dan dikelola oleh Koperasi Produsen Syariah Sentra Olahan Pangan, sementara asetnya dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah.

Reni menyampaikan bahwa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki 20 sentra IKM yang telah mendapatkan dana DAK, yang mencakup berbagai komoditas seperti tekstil, kerajinan, logam, pangan, perhiasan, garam beryodium, dan layanan rumah kemasan.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah juga memanfaatkan pembiayaan DAK untuk menunjang proses produksi industri produk olahan pangan di daerah tersebut. Salah satu tujuan dari pengembangan sentra ini adalah membentuk sistem supply chain yang berkelanjutan, yang ditunjukkan dengan berbagai pola kemitraan antara pengelola sentra dengan IKM pangan dari berbagai komoditi, seperti bakso, roti, dan kue.

“Awalnya, sentra ini berbasis komoditas tanaman umbi-umbian, terutama singkong. Namun, kini, sentra ini telah menjadi gedung produksi bersama untuk berbagai produk olahan pangan dengan adanya mesin dan peralatan makanan seperti oven, mixer, vacuum frying, dan alat lainnya,” ujar Reni.

Lebih lanjut, Reni menjelaskan bahwa capaian produksi sentra tersebut telah mencapai lebih dari 18 ton per tahun, dengan pemasaran yang semakin luas dan omzet yang mengalami peningkatan signifikan. Selain itu, jumlah tenaga kerja di sentra juga meningkat tiga kali lipat, menjadi 30 orang.

Selain menyediakan fasilitas produksi, sentra ini juga memberikan layanan pemasaran dengan ruang galeri produk serta pendampingan sertifikasi, seperti NIB, sertifikat halal, sertifikat merek, dan sertifikat TKDN-IK.

Reni menambahkan bahwa pada awal tahun 2025, IKM pengupasan kemiri di sentra ini telah menggunakan fasilitas gedung untuk pengemasan dan pengepakan, yang memungkinkan mereka untuk mengekspor 10 ton kemiri ke Jeddah, Arab Saudi. “Ini membuka peluang bagi IKM di sentra untuk mendatangkan buyer, berkat potensi ekspor yang ada,” ungkapnya.

Kemenperin memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah aktif mengusulkan dan mengawal penggunaan DAK di wilayah mereka, sehingga potensi IKM di daerah semakin berkembang. “Kami berharap penggunaan DAK pada sentra IKM ini menjadi bentuk sinergi berkelanjutan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,” tegas Reni.