Industri Tekstil Indonesia Raih Prioritas Nasional dengan Strategi Pemulihan dan Peningkatan Daya Saing

BANDUNG – Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) tetap menjadi prioritas utama dalam penopang ekonomi nasional Indonesia, berkat kontribusi ekspor yang mencapai USD5,76 miliar dan penyediaan lapangan kerja untuk 3,87 juta orang. Namun, kinerja industri ini antara 2020-2024 dipengaruhi oleh berbagai tantangan global seperti pandemi COVID-19, ketegangan geopolitik, serta inflasi di Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Untuk menghadapi melemahnya kinerja industri TPT akibat situasi global, Kementerian Perindustrian telah merancang tiga strategi pemulihan utama. Pertama, fokus pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri yang mampu menciptakan desain produk yang kompetitif dan inovatif. Kedua, mendukung ketersediaan bahan baku dan menjaga keseimbangan antara sektor hulu dan hilir yang berdaya saing. Ketiga, revitalisasi industri permesinan tekstil domestik untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi.

Plt. Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil Kemenperin, Reni Yanita, menjelaskan bahwa solusi jangka pendek untuk mengatasi masalah industri TPT meliputi pemberantasan impor ilegal dan pakaian bekas, pengawasan penjualan produk di marketplace dan media sosial, serta implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Program restrukturisasi mesin dan peralatan TPT juga diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas, dengan anggaran yang diperluas pada tahun 2024.

Dalam upaya memperkuat daya saing, Badan Standardisasi dan Kebijakan Industri (BSKJI) Kemenperin telah mengadakan Forum Komunikasi di Bandung, yang dihadiri oleh sekitar 150 stakeholder industri TPT. Forum ini membahas strategi peningkatan daya saing dan penciptaan peluang baru untuk pasar global.

Kepala BSKJI Kemenperin, Andi Rizaldi, mengingatkan bahwa pasar domestik yang besar merupakan potensi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Kebijakan TKDN pada belanja barang dan jasa pemerintah telah menunjukkan hasil signifikan. Anggaran belanja modal dan barang pada APBN dan APBD 2024 mencapai Rp1.223,37 triliun, membuka peluang besar bagi industri TPT.

Andi juga menyoroti bahwa dalam Masterplan Ekonomi Syariah, regulasi sertifikasi Halal Barang Gunaan yang akan diterapkan pada Oktober 2026 memberikan peluang pasar yang tinggi dalam segmentasi pasar Muslim, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk Muslim terbesar kedua di dunia.

BSKJI Kemenperin juga sedang merumuskan Standar Industri Hijau untuk memastikan mutu dan memenuhi persyaratan global, serta mengarahkan industri TPT pada ekonomi sirkular. Diversifikasi produk dalam rantai ekonomi sirkular dapat menjadi potensi bisnis yang sangat menjanjikan.

Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri Tekstil (BBSPJIT), Cahyadi, menyatakan bahwa BBSPJIT berkomitmen untuk menjadi pusat layanan informasi dan solusi bagi industri TPT. Sebagai Badan Layanan Umum, BBSPJIT akan memperkuat koneksi dan kolaborasi lintas kelembagaan, serta menyediakan berbagai layanan seperti inspeksi teknis, sertifikasi halal, audit energi, dan fasilitas testbed meltspinning untuk pengembangan serat sintetik.

“Transformasi kami menjadi Badan Layanan Umum akan memungkinkan kami untuk lebih efektif mendukung industri TPT dalam mencapai keunggulan kompetitif dan berdaya saing di pasar global,” ujar Cahyadi.