Hingga 1 Desember, Bawaslu Catat 2.500 Laporan Pelanggaran Pilkada

Tingginya laporan itu menunjukkan masifnya upaya melanggar aturan walau telah dilakukan pencegahan.

SATUJABAR, JAKARTA — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatatkan 2.500 dugaan pelanggaran menyangkut pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Tingginya laporan itu menunjukkan masifnya upaya melanggar aturan walau telah dilakukan pencegahan.

Hal ini didasarkan pada laporan yang sudah masuk ke Bawaslu RI. “Angka penanganan pelanggaran di Bawaslu itu sudah banyak. Per tanggal 1 Desember saja, hampir 2.500 dari sisi laporannya saja,” kata Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Lolly Suhenty, Selasa (2/12/2024).

Namun, Lolly mengklaim, pelaksanaan Pilkada 2024 tetap berjalan baik. Sebab, dalam pelaksanaannya, pilkada serentak itu nyaris tidak ada kerusuhan yang muncul. “Kalau kerusuhan kemarin di Puncak Jaya, ceritanya berbeda ya,” ujar Lolly.

Dikatakannya, Papua mempunyai karakteristik tersendiri. Dengan demikian, cara pandang terhadap kondisi di Papua tidak bisa disamakan dengan cara pandang peristiwa yang muncul di luar Papua.

“Di antara sekian banyak peristiwa yang mencuat, kita harus bisa menyatakan secara garis besar, pilkada itu berjalan dengan baik,” ujar Lolly.

Selain itu, kinerja badan ad hoc saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024, lebih baik daripada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Hal ini ditinjau dari rendahnya rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU). Salah satu provinsi yang menjadi rujukan Lolly ialah Sulawesi Selatan.

Dia menyebut, pada Pemilu 2024,  Bawaslu memberikan rekomendasi berupa pemungutan suara ulang (PSU) di 69 TPS. Adapun pada Pilkada 2024, Bawaslu memberikan rekomendasi PSU di 13 TPS Sulawesi Selatan. Lolly juga menyinggung rekomendasi PSU yang diberikan oleh Bawaslu kepada Papua dalam Pemilu 2024.

“Papua itu sangat tinggi, kalau saya tidak keliru, 90-an yang direkomendasikan (PSU). Tapi hari ini, Papua hanya 36,” ucap Lolly.

Berdasarkan data sebaran itu, Lolly menilai rekomendasi terhadap PSU, penghitungan surat suara ulang (PSSU), pemungutan suara lanjutan (PSL), maupun pemungutan suara susulan (PSS) mengalami penurunan pada Pilkada 2024. “Ini dibandingkan dengan data Pemilu 2024 yang dimiliki Bawaslu,” ujarnya. (yul)