Hindari Masalah Hukum, Pemkot Bandung Gandeng Kejaksaan dan KPK Saat Bongkar Teras Cihampelas

SATUJABAR, BANDUNG – Penataan kawasan Teras Cihampelas yakni dengan rencana pembongkaran atas infrastuktur itu akan dilakukan secara berhati-hati oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan pihaknya tidak menginginkan adanya masalah hukum di kemudian hari termasuk potensi kerugian negara.

Untuk memastikan langkah tersebut berjalan aman dari sisi regulasi, Pemkot Bandung telah menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU), khususnya terkait pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

“Kami sudah bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri melalui MoU khususnya untuk pendampingan unsur perdata dan tata usaha negara. Ini penting agar setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat,” kata Farhan, Kamis (12/2/2026) melalui keterangan resmi.

Tak hanya itu, Pemkot Bandung juga mengajukan permohonan analisis secara paralel kepada Koordinator Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) KPK. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pencegahan potensi persoalan hukum serta memastikan tidak ada risiko kerugian negara dalam proses pembongkaran Teras Cihampelas.

“Kami juga mengajukan analisis dari Korsupgah KPK untuk memastikan bahwa nanti proses pembongkaran tidak menimbulkan potensi kerugian negara. Prinsipnya, semua harus clear secara hukum,” ucapnya.

Farhan menjelaskan, saat ini Pemkot Bandung masih melakukan kajian menyeluruh baik dari sisi teknis struktur bangunan maupun aspek kewenangan lintas perangkat daerah. Kajian tersebut melibatkan Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM), Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) serta unsur kewilayahan.

Seluruh proses kajian dan administrasi dikoordinasikan oleh Asisten Daerah (Asda) III untuk memastikan penataan administrasi berjalan rapi dan akuntabel.

“Setelah kajian struktur dan tupoksi masing-masing perangkat daerah selesai, kami rapikan administrasinya. Kalau semuanya sudah rapi saya akan menghadap Pak Gubernur untuk menyerahkan perizinan, setelah itu baru kita mulai,” jelasnya.