Hadapi El Nino 2026, BMKG Rekomendasikan 4 Hal Ini

SATUJABAR, JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain respons antisipatif pada wilayah dengan potensi curah hujan rendah, penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi.

Hal itu dikatakan Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani Rapat Koordinasi Strategi Mitigasi dan Penanggulangan Dampak Musim Kemarau Panjang Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kementerian Pekerjaan Umum, Jakarta, Senin (13/4/2026).

Kepala BMKG menegaskan pentingnya kesiapsiagaan lintas sektor dalam menghadapi musim kemarau 2026 yang diprakirakan lebih kering dan berdurasi lebih panjang dibandingkan kondisi normal.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum atas undangan untuk memaparkan perkembangan terkini kondisi iklim nasional. Ia menegaskan bahwa penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika merupakan amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 yang menjadi dasar peran strategis BMKG dalam mendukung pembangunan nasional.

Dalam paparannya, Faisal menjelaskan bahwa kondisi iklim global saat ini masih berada pada fase netral, dengan indeks ENSO (El Nino-Southern Oscillation) sekitar +0,28. Namun demikian, pada semester kedua 2026 kondisi tersebut diprakirakan berkembang menuju fase El Nino lemah hingga moderat dengan peluang 50–80 persen.

“Perlu dipahami bahwa kemarau dan El Nino itu adalah dua fenomena yang berbeda dan tidak selalu terjadi bersamaan. Kemarau tetap akan datang setiap tahun di Indonesia. Tapi jika El Nino terjadi bertepatan dengan musim kemarau, maka kemaraunya akan menjadi jauh lebih kering,” jelasnya.

Untuk menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan sejumlah langkah strategis, antara lain respons antisipatif pada wilayah dengan potensi curah hujan rendah, penguatan manajemen waduk dan irigasi berbasis data, pelaksanaan operasi modifikasi cuaca, serta kampanye efisiensi penggunaan air dan energi.

Lebih lanjut, Faisal menegaskan bahwa BMKG siap mendukung berbagai sektor pembangunan melalui penyediaan data dan informasi iklim terkini.

“BMKG tidak hanya mengurusi kebencanaan, tetapi juga mendukung berbagai sektor pembangunan seperti pertanian, perhubungan (darat, laut, dan udara), serta infrastruktur pekerjaan umum,” ungkapnya.

 

Menjaga Keseimbangan

Ia menambahkan, dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan keseimbangan agar tidak terjadi kelebihan maupun kekurangan. Air tidak berlebih yang memicu banjir dan longsor, tetapi juga tidak kurang yang menyebabkan kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan.

“Semoga kita semua dapat bersatu dalam gerak langkah yang sama untuk mengantisipasi musim kemarau tahun 2026 yang datang lebih cepat dan lebih panjang ini,” pungkas Faisal.

Pada kesempatan yang sama, Plh. Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum, Adenan Rasyid, menegaskan bahwa potensi kemarau panjang tahun 2026 merupakan tantangan serius yang harus direspons secara terintegrasi. Ia menambahkan bahwa dampak kekeringan akan dirasakan langsung pada berbagai sektor, mulai dari penurunan debit sungai dan volume waduk, gangguan pola tanam, hingga meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan.

“Kita tidak bisa menghindari kemarau, tetapi kita bisa memastikan dampaknya tidak berkembang menjadi krisis. Kecepatan antisipasi dan koordinasi menjadi kunci yang harus kita jaga bersama,” ujar Adenan.

Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum mendorong sejumlah langkah konkret, salah satunya melalui koordinasi lintas sektor, termasuk dengan BMKG, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan kementerian/lembaga terkait, guna memastikan kesiapsiagaan nasional dalam menghadapi potensi dampak kemarau panjang.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh oleh Deputi Bidang Modifikasi Cuaca BMKG, Tri Handoko Seto, serta berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan Kementerian Koordinator, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, Kementerian ESDM, serta unsur TNI-Polri dan pemerintah daerah.

Melalui forum ini, BMKG menegaskan komitmennya untuk terus menyediakan informasi iklim yang akurat dan berbasis sains guna mendukung pengambilan kebijakan yang tepat dan terukur.