Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran (TA) 2023. (FOTO: Humas Kabupaten Garut)
GARUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut kembali berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Garut Tahun Anggaran (TA) 2023.
Dokumen LHP tersebut diserahkan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Jawa Barat, Sudarmanto Eko Putra, kepada Penjabat (Pj) Bupati Garut, Barnas Adjidin, di Ruang Rapat Lantai 2 BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung, Rabu (22/05/2024).
Turut hadir Ketua DPRD Kabupaten Garut, Hj. Euis Ida Warti’ah, Inspektur Daerah, Natsur Alwi, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Erna Sugiarti, dan para pejabat administrator lainnya.
Raihan ini menandai kesembilan kalinya secara berturut-turut memperoleh opini WTP sejak tahun 2015 untuk LHP atas LKPD Kabupaten Garut.
Barnas menyampaikan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, terutama para pegawai di lingkungan Pemkab Garut.
Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di Pemkab Garut yang telah bekerja keras dalam menyiapkan segala hal untuk LHP ini, sehingga Kabupaten Garut bisa meraih WTP yang kesembilan kalinya.
“Terima kasih kepada seluruh Pejabat Pengelola Keuangan di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Kecamatan atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Garut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-9 secara berturut-turut untuk Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),” ujar Barnas.
Ia berharap, keberhasilan ini dapat menjadi pendorong semangat bagi seluruh jajaran di lingkungan Pemkab Garut untuk terus menjaga konsistensi penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan.
“Semoga keberhasilan ini dapat menjadi spirit untuk menjaga konsistensi dalam penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan,” tandasnya.
SATUJABAR, SUMEDANG--Sebanyak 1.110 Pamong Praja Muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Tahun 2025, resmi dilantik…
SATUJABAR, BANDUNG--Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat, akan menggelar lomba 'Pembangunan Desa…
SATUJABAR, BANDUNG – Harga emas Antam Senin 28/7/2025 dikutip dari situs PT Aneka Tambang Tbk…
SATUJABAR, BANDUNG--Data 4,6 juta warga Jawa Barat diklaim telah dijual di forum dark web oleh…
JAKARTA - Jamu, sebagai salah satu warisan budaya Nusantara, semakin diperkuat posisinya di kancah ekonomi…
SATUJABAR, BANDUNG – Rekomendasi saham Senin (28/7/2025) emiten Jawa Barat. Berikut harga saham perusahaan go…
This website uses cookies.